Mantan Anggota DPD RI Tolak Ranperda Tajen

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Pengamat sosial yang juga merupakan mantan DPD RI Perwakilan Provinsi Bali Periode 2009-2014, I Nengah Wirata mengatakan penolakannya terhadap Ranperda Tajen yang sedang dibahas DPRD Bali. Menurutnya tajen akan sulit di-Perdakan, sebab mengandung unsur judi dan bertentangan dengan hukum positif di atasnya.

“Pada saat saya menjadi anggota DPD RI, saya sudah sempat membahas Perda tentang Tajen dengan Bareskrim Polri. Namun, waktu itu saya diingatkan agar tidak membuat perda karena merupakan bagian dari hukum positif. Ini dapat menjebak masyarakat kita. Anggota dewan harus mengkajinya dengan matang, jangan serta merta dijadikan ajang menyambut pesta demokrasi,” katanya saat berdiskusi dengan awak media di seputaran Renon, Denpasar, Rabu (4/4) siang.

Menurutnya tajen atau tabuh rah merupakan bagian dari budaya Bali yang harus dilestarikan. Tajen tidak bisa dihapuskan dari masyarakat Bali karena telah mendarah daging dan dipandang masyarakat sebagai suatu warisan leluhur sekaligus hiburan rakyat.

Namun, di sisi lain ia tidak menampik adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan tajen atau tabuh rah yang dijadikan ajang judi. Tajen juga ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan dan masalah sosial lainnya di Bali.

Ia mengamati, selama ini pelaksanaan tajen di lingkungan masyarakat sangat tidak terkontrol. Di satu desa tajen bisa berjalan dari pagi hingga malam, bahkan hingga pagi lagi. Penyelenggaraannya pun cenderung digelar di dekat tempat-tempat umum, sementara pesertanya juga tidak disaring. “Kalau masyarakat kita terus berjudi, pasti akan menjadi miskin. Kemiskinan pada akhirnya akan merangsang timbulnya kejahatan,” imbuhnya.

Untuk mengurai permasalahan dilematis itu, ia berharap para pemangku kepentingan bisa menghadirkan solusi win win solution. Di satu sisi bisa melindungi kebudayaan leluhur, sementara di sisi lain tidak menggerogoti kesejahteraan masyarakat, bila perlu agar turut merangsang pertumbuhan ekonomi.

“Solusinya dibuatkan MOU antara Gubernur, DPR, dan Polda Bali agar masyarakat Bali tidak terjebak hukum positif. Dengan demikian tajen dapat tetap dilaksanakan namun memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kalau Perda jelas akan sangat mudah kandas sebab memiliki kecenderungan bertentangan dengan hukum positif di atasnya,” tandasnya.

Sebagai salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah dengan sistem penyelenggaraan terjadwal di masing-masing kabupaten. “Tajen ini harus dikelola dengan baik, misalnya Januari tajen hanya digelar di Jembrana saja. Orang yang suka tajen akan eksodus ke sana sehingga penginapan laku, makanan laku,” terangnya.

Ketika pelaksanaan tajen diizinkan di Kabupaten Jembrana misalnya, kabupaten lain tidak boleh mengadakan sabung ayam pada bulan yang sama, kecuali kepentingan upacara. Dengan demikian masyarakat yang tidak bisa ke Jembrana tidak akan judi, mereka akan konsentrasi pada kegiatan sehari-hari untuk kehidupannya.

Wirata menambahkan Ranperda tentang Tajen melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga akan sulit di-Perdakan sebagai salah satu bentuk hukum positif. Namun, pada Pasal 303 huruf 2 KUHP jug berbunyi “barang siapa yang melakukan perjudian di jalan umum atau dipinggir jalan umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang”. Ayat ini yang dinilI bisa dimasukkan dalam MOU antara penguasa tersebut.

“Harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai karena dihapuskan menimbulkan polemik. Jadi pikirkan win win solution, jangan dijadikan jargon politik. Saya siap diajak berdiskusi terkait hal itu,” pungkasnya. eri

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Mantan Anggota DPD RI Tolak Ranperda Tajen

  • 26/10/2018 pada 4:36 AM
    Permalink

    Kiehl’s契爾氏 ● 冰河保濕機能水 ● 冰河醣蛋白保濕霜 ● 酪梨眼霜 ● 尤加利精油護脣膏 非業配心得分享 @ 潮流、美妝、消費 創造個人化風格的女性社群 PIXstyleMe Kiehl’s契爾氏 ● 冰河保濕機能水 ● 冰河醣蛋白保濕霜 ● 酪梨眼霜 ● 尤加利精油護脣膏 非業配心得分享

    Balas
  • 07/11/2018 pada 7:54 PM
    Permalink

    Man City defender Bacary Sagna has failed in his appeal against a £40,000 fine from the Football Association for a social media post that appeared to question referee Mason’s impartiality. Bacary Sagna fails in appeal against £40,000 fine for social media comments following Manchester City’s victory over Burnley

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!