Makelar Proyek di DPR?

posbali.id

JAKARTA, POS BALI ONLINE – I Putu Sudiartana alias Putu Leong ditangkap KPK lantaran menerima suap terkait proyek 12 jalan di Sumatera Barat. Ia menjanjikan agar pengusaha yang menggarap proyek itu bisa lolos di APBN-P.

Namun ada yang aneh lantaran Putu Leong berada di Komisi III yang membidangi masalah hukum. Sedangkan urusan infrastruktur di DPR berada di Komisi V. Lalu apakah ada kemungkinan Sudiartana merupakan calo atau makelar proyek? “Ini yang masih dipelajari penyidik, kompleksitas kasus seperti apa dan kelanjutan kasusnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Kamis (30/6) kemarin.

Saat ditanya lebih lanjut bahwa posisi Putu Leong di Komisi III namun menerima suap terkait proyek infrastruktur, Saut meminta agar publik tidak hanya berpatokan pada satu teori saja. “Jadi bisa saja tidak ada sekat-sekat. Bisa juga pakai teori lain. Jangan pakai satu teori,” kata Saut. Memang peran Putu Leong sebagai anggota Komisi III yang menerima suap terkait infrastruktur menjadi pertanyaan. Namun saat ini penyidik KPK masih terus menggali perihal tersebut.

Sementara itu, Partai Demokrat telah memecat Putu Leong yang tersangkut kasus dugaan korupsi dari semua jenjang kepartaian. Koordinator Jubir PD Ruhut Sitompul menegaskan partainya tak perlu memberikan bantuan hukum untuk Putu. “Nggak usah dikasih bantuan hukum. Pecat aja sudah selesai,” kata Ruhut kepada wartawan kemarin.

Ruhut menegaskan sikap partainya jelas antikorupsi. Ruhut menuturkan semua anggota DPR dari PD telah meneken pakta integritas antikorupsi. “Anda integritas loh. Yang kayak gini harus dipecat tidak boleh dilindungi. Rakyat miskin karena korupsi dan Demokrat tetap katakan tidak pada korupsi,” tegas Ruhut.

Ditanya soal posisi Putu Leong di DPR, Amir tak menjawab tegas soal pemecatan. Amir hanya mengatakan bahwa ia sulit menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Lebih jauh, Amir mempertanyakan OTT oleh KPK. Menurut Amir, KPK tak memberi penjelasan gamblang soal OTT terhadap Putu.

“Agar diketahui, kami memilih waktu pernyataan ini setelah KPK, dengan asumsi langkah KPK benar dan dilandasi bukti kuat sehingga pernyataan ini atas hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui penjelasan KPK kami dengarkan tadi, tidak ada penjelasan mengindikasikan OTT. Sebab, jika telah terjadi OTT, penjelasan oleh Laode dan Basaria itu tidak ada penerangan, penjelasan penggambaran OTT yang lazim sering di dalam langkah OTT KPK,” ulas Amir. dbs

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *