Mahasiswa “Mengemis”, BEM IHDN Prihatin

posbali.id

Satpol PP Denpasar Tak Bersikap, Peradah Bali Pertanyakan Dana AHMI

 

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Munculnya aksi solidaritas pengumpulan dana oleh mahasiswa dengan cara “mengemis” di jalanan yang mengantasnamakan Aliansi Hindu Muda Indonesia (AHMI) menjadi keprihatinan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Mahaputra Jaya.

Saat dihubungi POS BALI, Mahaputra yang sedang KKN di Desa Plaga, Badung, Senin (8/8) kemarin mengaku kaget. Kegiatan yang bertujuan membantu sesama itu justru memunculkan polemik. Justru pihaknya sebagai mahasiswa mempertanyakan kegiatan itu untuk umat atau siapa?

Mahaputra Jaya menilai, jika dipandang dari segi sosial, itu baginya menilai wajar. Namun kalau dari segi umat, seharusnya mahasiswa yang turun ke jalan yang mengatasnamakan pemuda Hindu itu secara etika tidak cocok menggalang dana turun ke jalan terkesan meminta-minta.  “Sebagai akademisi, kalau ingin membantu, banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya mencari donatur lewat pemerintah atau orang-orang yang memiliki nilai kemampuan lebih,” tegasnya.

Mahaputra juga menyayangkan, kegiatan mahasiswa tersebut, kendati bertujuan baik, namun karena wilayah jauh dari Bali, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang elok. Sebaiknya, kata dia, pemerintah setempatlah yang berkewajiban membantu. Sebaiknya tanyakan dulu kepada pemerintah setempat. Kalau memang tidak bisa, aksi boleh dilakukan ke jalan tetapi dengan etika dan mendapat rekomendasi atau ijin dari pemerintah, khsususnya instansi terkait.

Kendati Mahaputra tidak menyalahkan mahasiswa melakukan aksi solidaritas, namun pihaknya mempertanyakan apa benar dana yang terkumpul itu akan sampai ke sana (Tanjung Balai, Sumatra Utara, red).  Untuk itu, pihaknya mengharapkan mahasiswa berhati-hati melakukan aksi solidaritas tersebut karena menyandang predikat akademisi.  “Saya sangat menyayangkan kalau ada kegiatan yang sampai menimbulkan unsur SARA apalagi terpropokasi . Nilai-nilai tolerasi sekarang telah berkurang, tentu ada juga yang menginginkan hal itu terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Denpasar, IB Alit Wiradana ketika dimintai komentarnya terkait aksi solidaritas AHMI di jalan itu, justru belum mendapat laporan dari SKPD terkait. Justru pihaknya menyarankan agar menanyakan kepada Dinas Sosial, apa ada izinnya pengungutan sosial itu. Sedangkan masalah lalu lintas itu ranahnya Dinas Perhubungan. “Silahkan tanyakan dulu Dinas Sosial apa ada izin kegiatan, saya belum bisa berkomentar soal itu,” katanya.

Wiradana mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan bila ada laporan dan permintaan dari instansi terkait. “Kami hanya menertibkan kegiatan yang terkait dengan ketertiban umum. Soal izin dan lalulintas silah hubungi dulu instansi terkait,” sarannya.

Sementara Kadis Sosial, I Gusti Anom Suradi saat disambangi di kantornya, tidak ada di tempat. Bahkan staf penerima tamu di ruang Kadispun kosong. SMS yang dikirim wartawan POS BALI pun tak dijawabnya. “Maaf pak Kadis sedang ke luar,” ujar seorang stafnya.

Masalah ini justru kemudian mendapat tanggapan pula dari Ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Indonesia Bali, Ida Ayu Made Purnamaningsih. “Peduli penting, tapi tak kalah penting adalah transparansi dan tujuan aliran dana yang digalang ke masyarakat itu untuk apa saja,” katanya, kemarin.

Purnamaningsih secara khusus mempertanyakan agenda AHMI yang belakangan intens menggelar penggalan dana. Menurutnya, sah-sah saja jika organisasi kepemudaan menggalang dana dari publik. Apalagi, tujuannya mulia untuk membantu masyarakat luas secara sosial. Hanya saja, tujuan dan transparansi dana yang dihimpun juga harus jelas sehingga, masyarakat yang menyumbang tidak salah sasaran.

Menurut mahasiswa Pascasarjana IHDN Denpasar ini,  aktivitas AHMI yang belakangan getol menggalang dana dan menjadi sorotan publik, sudah seharusnya dibeberkan ke publik secara terbuka. “Kapan dan di mana dana tersebut akan didonasikan. Apakah benar untuk pembangunan wihara di Tanjungbalai pasca-dibakar oleh oknum tertentu,” katanya.

Apalagi, tambahnya, desas-desus selama ini AHMI dituding sebagai perkumpulan abal-abal yang menghimpun dana masyarakat tanpa pertanggungjawaban yang jelas. “Jika hal itu memang betul, tentu sangat disayangkan. Apalagi mengatasnamakan komponen pemuda Hindu yang sekadar mencari simpati. Kalau AHMI memang jujur, seharusnya mengumumkan semua dana yag diperoleh secara terbuka. Ini untuk mengembalikan citra organisasi agama, jangan sampai dijadikan kedok semata,” desaknya. 019/008

 

Mpu Jaya Prema: Jangan-jangan Kita Dituduh Provokator

BERITA berjudul “’Memalukan, Mahasiswa Diajar Mengemis’’ yang menjadi headline POS BALI di halaman 1, Senin (8/8) kemarin, ramai menjadi perbincangan di media sosial FB (Facebook).

Salah satunya diunduh Mpu Jaya Prema. Selain mengundang komentar, pendapat Mpu Jaya Prema yang bernama lengkap Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda ini dibagikan kepada netizen yang menjadi temannya sehingga komentar pandita yang sangat aktif menulis menyebar di dunia maya.

Seperti ini tulisannya:

BACA KORAN. Ada koran pagi2, lalu baca, lalu kaget. “Memalukan Mahasiswa Diajar Mengemis” judul berita halaman pertama, dan besar. Inti berita (bagi yg tak baca), Ketua PHDI Badung menyesalkan ada mahasiswa atas nama Aliansi Hindu Muda Indonesia mencari sumbangan di jalan2 seperti mengemis. Ketua PHDI ini minta agar Satpol PP menertibkannya karena kegiatan ini tanpa izin. Lalu dipersoalkan bagaimana pertanggungjawaban dana itu. Wajar kalau Ketua PHDI resah karena kegiatan ini atas nama dan membawa2 Hindu.

Izinkan saya nimbrung dalam pandangan dan perspektif lain. Setelah saya baca teliti, ternyata meminta sumbangan itu atas nama Solidaritas Tanjung Balai. Spanduk besar pun berbunyi begitu.  Kasus Tanjung Balai adalah dibakarnya wihara Tri Ratna dan sejumlah klenteng karena ada provokasi di media sosial. Yang terlibat umat islam dan umat Buddha. Kasusnya sudah diredam dan sudah ada perdamaian. Umat islam bahkan ikut membersihkan puing2 kebakaran dan siap pula membantu pembangunan wihara kembali. Umat Buddha juga tak punya dendam karena mereka berdasar pada ajaran metta (artinya cinta kasih, dalam Hindu disebut prema). Apalagi ini ulah provokatif yang orangnya sudah ditangkap.

Seperti kita ketahui umat Buddha umumnya sudah hidup mapan, banyak konglomeratnya. Pantang membangun tempat suci dengan meminta2 sumbangan di jalanan, karena mereka punya tradisi menyumbang secara lebih baik. Apalagi kasusnya sudah dianggap selesai.

Lha ini kok ada “anak2 muda Hindu” memungut sumbangan di jalan atas nama solidaritas? Kasusnya pun jauh sekali, di ujung Sumatera sana, jauh dari Bali. Tak ada pula keterlibatan umat Hindu dalam kasus ini. Tetangga ada masalah dengan tetangga dan kasusnya dianggap selesai, kok kita ribut2, sok ngurusi. Jaga dong perasaan tetangga, jangan2 kita dituduh “provokator”.

Saya setuju gerakan ini dihentikan bahkan dilarang Satpol PP sesuai usul Ketua PHDI Badung, tapi dengan pertimbangan di atas itu, jangan ikut campur masalah orang lain yang tak ada urusan dengan kita, apalagi masalahnya sudah damai. Kalau mau solidaritas, bantu umat Hindu di Jawa yang kesulitan dana membangun pura atau orang2 Bali (Hindu) yang miskin di desa2. Mereka butuh bantuan. Itu pun dengan cara MINTA IZIN pada mereka apa mau dibantu dengan cara memungut sumbangan di jalan2 yang kesannya memang MENGEMIS. Suksma, rahajeng semeng. 001

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!