Made Suparjo, Caleg DPRD Bali Dapil Buleleng Dilaporkan ke Bawaslu

posbali.id

DENPASAR, POS BALI- Caleg DPRD Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem, I Made Suparjo, dilaporkan ke Bawaslu Bali, Rabu (21/11). Ia dilaporkan atas dugaan kampanye di tempat ibadah, yakni di Pura Dalem, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleleng, pada 17 November lalu. Made Suparjo dilaporkan oleh Gede Suardana, warga Desa Kubutambahan, Buleleng.

Dalam laporannya, Suardana menjelaskan, ia pertama kali mengetahui kejadian itu dari postingan di Facebook. “Pertama, saya melihat adanya dugaan pelanggaran kampanye di tempat suci, status Facebook postingan bapak Tommy Sudikerta tanggal 17 November 2018 pukul 20.54 WITA, lalu saya pelajari video tersebut, saya dengarkan berkali-kali, dalam orasinya I Made Suparjo, caleg DPRD provinsi Bali dapil Buleleng partai Nasdem asal desa Bebetin, dalam orasinya menggunakan bahasa Bali, pemahaman saya adalah adanya pengarahan untuk memilih calon legislatif asal desa Bebetin,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dirinya melaporkan secara resmi ke Bawaslu Bali karena koordinasi sebelumnya tidak ada tindak lanjut oleh Bawaslu. “Setelah memahami isi orasi dalam video itu, selanjutnya saya sampaikan informasi ini kepada Ketua Bawaslu provinsi melalui WA dan direspon akan disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Buleleng, selanjutnya saya angkat juga permasalahan ini dalam halaman Facebook saya sebagai alat bukti diupload pada tanggal 19 november 2018 jam 08.36 Wita setelah beberapa hari belum ada respon hari ini 21 November 2018 Saya memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu agar ditindaklanjuti,” ujarnya.

Larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Pelanggaran terhadap larangan ini terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 Juta, sebagaimana diatur dalam pasal 521 UU Pemilu. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!