Lawan teroris, peran pecalang perlu dikedepankan dan disuport

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Partisipasi masyarakat dalam upaya cegah dini aksi terorisme di Bali di Bali dinilai harus digeliatkan. Pasalnya dari kecenderungan aksi teror yang terjadi di Surabaya dan Jakarta, hal tersebut justru menyerang kepolisian selaku penegak hukum. Tentunya dukungan kepada kepolisian saat ini diperlukan, sebab memerangi teroris bukanlah tugas aparat dan pemerintah saja. Tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. “Kita harus senantiasa mawas diri, memberikan informasi yang cepat kepada aparat, baik Polri maupun TNI. Jika ada hal yang mencurigakan, segeralah melapor. Sebab untuk membedakan mana masyarakat yang memiliki niat jahat dan tidak jahat itu sangat sulit,”ujar salah seorang tokoh masyarakat Kuta Selatan, Wayan Muntra, Senin (14/5).

 

Pihaknya mengaku turut berduka dan prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Jakarta dan Surabaya, atas aksi bom bunuh diri. Terlebih hal itu melibatkan wanita dan anak-anak didalamnya. Karena itulah ia mengajak peran partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk ikut mengontrol di lapangan. Terlebih lagi untuk Bali yang sangat sensitif dengan isu keamanan, karena itulah patroli rutin dan kontrol masyarakat perlu ditingkatkan dalam mengatensi wilayah. “Sinergi dan kontrol ini perlu ditingkatkan, baik dengan apaat terbawah dan melibatkan desa adat dengan anggota pecalang. Kenapa pecalang? Karena percalang di Bali ini bisa fungsinya sangat strategis dan bisa masuk ke simpul banjar adat terbawah,”imbaunya.

 

Dipaparkannya selama ini fungsi pecalang di Bali sudah terbukti, ikut andil dalam menjaga kemanan dan ketentraman desa. Dimana azas mereka adalah pengabdian (ngayah) kepada desa adat. Namun menurutnya perlu disadari bahwa pecalang itu adalah manusia, yang memerlukan kesejahteraan hidup. Karena itulah fungsi pecalang ini dinilai sudah selayaknya disuport di lapangan. “Kalau dulu sebelum adanya aturan cyber pungli, pecalang ini biasanya leluasa untuk menganggarkan operasionalnya secara mandiri. Mereka biasanya menganggarkan kegiatan operasionalnya dari sumber iuran sukarela penduduk. Namun karena ada aturan tersebut, maka sumber operasional mereka hilang dan otomatis mereka kesulitan dilapangan,”bebernya.

 

Pendapat tersebut diungkapkannya bukan berarti pihaknya melegalkan aksi pungli. Namun perlu dilihat bahwa hal sebatas mana yang dikategorikan sebagai pungli, sebab komponen desa adat memiliki dasar hukum berdasarkan prarem yang mengacu ke awig desa adat. Dimana awig adat tersebut patut dihormati dan diberikan ruang gerak sesuai ranahnya. Sebab awig itu menjadi dasar tuntunan dan aturan dari masyarakat adat, berdampingan dengan hukum formal. “Saya adalah orang penentang pungli. Tapi perlu dikaji lagi sejauh mana kewenangan awig mengatur masyarakat adatnya. Berikan keleluasaan bagi awig untuk mengatur masyarakatnya, selama tida keluar dari norma hukum adat. Berikan batasan mana yang boleh dan tidak boleh dlakukan,”saranya.

 

Kenapa pihaknya mengungkapkan demikian, sebab dari kecenderungan patroli di lapangan yang dilakukan pecalang. Hal tersebut seolah mulai memudar, seiring dengan keterbatasan ruang gerak mereka dan operasionalnya. Jika mereka tidak bisa mengalokasikan operasional dari sumbangsih sukarela penduduk pe datang. Hal tersebut harus didukung oleh anggaran desa adat, yang perlu disuport pemerintah daerah. Karena itulah pihaknya menilai keterlibatan pemerintah untuk mensuport kegiatan desa adat, dengan pemberian dana itu sah saja dilakukan selama bisa dipertanggungjawabkan. “Kita harap kasus ini bisa dengan secepatnya terungkap, sehingga wisatawan tidak perlu was-was datang ke Indonesia dan Bali. Dimana cepatnya pengungkapan kasus, maka kepercayaan negara-negara asal wisatawan ini bisa pulih dan travel advisor ini bisa segera dicabut,”pungkasnya sembari menegaskan bahwa tidak ada kompromi melawan teroris. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!