Kominfo Akan Kenakan Pajak Usaha Berbasis Online

KEROBOKAN, POS BALI ONLINE – Banyaknya usaha berbasis online, seperti taksi online maupun ritel online yang hingga kini masih belum ada regulasinya masih terbebas dari pajak. Padahal para pengusaha yang bergerak di bidang usaha online ini sudah mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Karena itulah, pihak Kominfo akan berkerjasama dengan para stakeholder untuk bisa memungut pajak usaha yang berbasis online.

Hal itu dipertegas Kepala Divisi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Ekosistem BP3TI Kemenkoinfo Pusat, Yulis Widyo Marfiah yang mengatakan, pihaknya akan bersinergi pada instansi yang terkait untuk memungut pajak usaha berbasis online. Upaya tersebut sudah pernah dicoba diterapkan untuk aplikasi Gojek dan tranportasi umum yang berbasis online, tetapi menemui kendala. Sebab, pada kendaraan yang berbasis online juga melibatkan Kemeterian Perhubungan, begitu juga dengan pengusaha ritel online lainnya.

“Pemerintah akan bersinergi pada instansi terkait dan kita juga sudah mencoba menerapkan aplikasi Gojjek dan tranportasi umum serta juga pernah memanggil untuk disesuaikan. Tetapi permasalahnnya domainnya kan bukan di Kominfo saja. Perhubungan juga, sehingga kami harus berkerja sama dengan stakeholder karena Kominfo saja tidak bisa melakukannya,” ujar Yulis Widyo Marfiah saat Diskusi Publik dan Sosialisasi Membentuk Identitas Kebangsaan Generasi Milenial Melalui Media Sosial di Kerobokan, Badung, Jumat (24/11/2017) siang.

Tidak hanya itu saja, pihaknya Direktorat Kominfo Khusus Dirjen Komunikasi Telematika juga melakukan kerjasama dengan badan Cyber Nasional Polri, untuk menanggapi aduan konten yang bersifat negative sesuai dengan aturan Kominfo. “keluhan aduan online juga banyak sampai setiap hari ada. Termasuk konten aduan pornograpi sampai dengan Mei 2017 ada sekitar 27 ribu konten aduan. Sudah kita tindaklanjuti berkerjasama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti aduan konten negatif. Kita juga ada satu Direktorat khusus untuk melihat apakah ada konten Sara yang meresahkan masyarakat akan kita blokir. Sedangkan untuk pornograpi kita bekerjasama dengan komunitas untuk melaporkan ke pengaduan kami,” ungkapnya Yulis.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR RI, AA Adi Mahendra Putra yang juga menjadi narasumber dalam diskusi publik tersebut. Phaknya mengharapkan kepada generasi muda milenia untuk bisa mempergunakan Medsos dengan bijak. Pasalnya jika salah berkomunikasi ada payung hukum yang memayungi yaitu UUD 45 pasal 28 f. “Kita melaksanakan komunikasi ini juga diatur oleh UUD, dimana kita jangan sampai terjebak oleh ulah kita sendiri dengan ketidakpahaman kita. Apalagi ada undang-undang yang mengatur yaitu UU IT yaitu pasal 45 a dan b, dimana pasal tersebut mengatakan jika dengan sengaja memberikan informasi bohong kepada konsumen, bahkan menimbulkan kerugian akan diancam 6 tahun penjara serta ganti rugi Rp1 miliar,” tandasnya.

Dirinya juga menghimbau para pengguna Medsos untuk bisa memberikan informasi dengan benar dan jangan memberikan informasi dengan kebohongan maupun fitnah, karena diancam terkena pasal 45a, dengan hukuman 6 tahun penjara serta denda ganti rugi Rp1 miliar. “Sedangkan di 45b, jika dengan sengaja kita memberikan ancaman ataupun hasutan yang menakutkan, ini juga diancam kurungan penjara yaitu 4 tahun dengan ganti rugi Rp750 juta,” paparnya Amatra sapaan akrabnya.

Pihaknya juga menghimbau, jangan sampai para generasi milenia terjebak di dunia medsos. “Inilah hal yang sangat mendasar kami sampaikan jangan sampai anak-anak kita menggunakan Medsos dengan salah, sehingga terjebak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbuhnya. 016

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *