KNPI Lobar Pasang Badan Untuk Nambung

posbali.id

LOBAR, POS BALI ONLINE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan keputusan bahwa wilayah Pantai Nambung masuk sebagai wilayah Kabupaten Lobar. Pemkab Lombok Tengah pun nampaknya belum bisa menerima dan akan berusaha mempertahankan wilayah tersebut.

Kengototan pihak Pemkab Loteng itu pun ditanggapi sinis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lobar. Organisasi kepemudaan itu dengan tegas menyatakan akan siap pasang badan untuk membantu Pemkab Lobar menjaga putusan pemerintah pusat. “Kami akan berada digaris terdepan untuk mempertahankan apa yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri,” demikian disampaikan Ketua KNPI Lobar M. Zain Darmat, SH, Kamis (2/11/2017).

Seperti diketahui Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 93 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Permendagri tertanggal 26 September 2017 yang juga telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu menyatakan bahwa pantai Nambung masuk wilayah Kabupaten Lobar. “Seharusnya semua pihak menghormati apa yang telah diputuskan pemerintah pusat. Apalagi keluarnya Permendagri itu telah melalui proses yang transparan dan dihadiri berbagai pihak,” katanya.

Sebagai langkah awal, kata Zain Darmat, minggu depan KNPI Lobar akan menggelar kemah kepemudaan di pantai Nambung yang terletak di Desa Buwun Mas Sekotong itu. Digelarnya kemah kepemudaan itu, kata dia, adalah untuk memperkenalkan dan menguatkan pemahaman kalangan pemuda terkait kewilayahan. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Lobar, termasuk dengan masyarakat di sekitar kawasan Nambung. Dan responnya positif,” tambahnya lagi.

Pria tinggi besar itu juga mengingatkan semua pihak, termasuk Pemda Loteng agar tidak berargument terlalu jauh. Terlebih, kata dia, dalam salinan Permendagri Nomor 93 tahun 2017 tersebut, kejelasan batas wilayah dua kabupaten itu telah sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak melalui fasilitasi dari Pemprov NTB. Selain itu, kesepakatan itu juga sudah mendapat persetujuan dari Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. “Sebaiknya dibaca dan ditelaah dulu. Itu kan sudah melalui proses panjang,” pungkasnya kemudian. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *