Kisruh PPDB, Tirtawan Interupsi Rapat Paripurna, Gubernur Ancam Copot Kepala Sekolah Tolak Siswa Baru

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- Rapat Paripurna DPRD bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2017, Senin (9/7), diwarnai dengan interupsi terkait malasalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikeluhkan masyarakat.

Interupsi di penghujung Rapat Paripurna itu dilontarkan oleh anggota DPRD Bali dari Dapil Buleleng Nyoman Tirtawan.

Politikus partai NasDem ini mempersoalkan banyak calon siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut dia, calon siswa yang mendaftar di sekolah negeri wajib diterima. Tak ada alasan sekolah negeri untuk menolak calon siswa tersebut.

“Amanat UUD 45, wajib belajar 12 tahun.
Sekolah negeri itu milik rakyat, untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada anak rakyat Indonesia yang tidak diterima di sekolah negeri,” tegas Tirtawan.

Anggota Komisi I DPRD Bali ini melanjutkan, sekolah swasta harus benar-benar berkualitas, agar dilirik oleh calon siswa dari keluarga kaya.

“Sekolah swasta harus yang terbaik dan terakreditasi, sebagai lembaga pendidikan yang extraordinary best.
Orang kaya dan pintar silahkan study di sekolah,” ujar Tirtawan.

Dikonfirmasi usai Rapat Paripurna tersebut, gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku telah menginstruksikan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di Bali untuk menerima semua calon siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA/SMK Negeri.

“Intruksi saya sudah jelas, tidak ada murid atau anak sekolah yang tidak diterima, siapapun itu. Kalau kelasnya penuh buat dua shif, pagi dan sore. Kalau sudah full day (sekolah lima hari dari pagi sampai sore), saya perintah untuk diabaiakan. Tetap harus dibuat pagi dan sore. Kalau gurunya kurang ya ditambah,” tegas Pastika.

Ia menegaskan, alasan apapun tak dibenarkan untuk menolak calon siswa tersebut. Calon siswa yang NEM rendah pun wajib diterima, apalagi siswa berprestasi, dan miskin.

“Kenapa tidak berprestasi dan NEM-nya rendah itu semua SMP tempat sekolah tak benar, disamping anaknya tidak mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Ini salahnya siapa ya salah negaralah, pemerintah,” katanya.

Pastika menegaskan pihak sekolah tak perlu menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjalankan instruksinya. Ia mengancam akan mencopot kepala sekolah yang tak menerima calon siswa tersebut.

“Nanti saya copot Kepala Sekolah yang ngeyel. Enggak usah pakai Pergub itu kan butuh proses. Kerjakanlah, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Saya sudah katakan tidak usah ngeyel, ini kalian semua guru apalagi Kepala Sekolah, dan guru ditugaskan oleh negara untuk mendidik orang menjadi pintar, apalagi sekarang sudah berprestasi, tidak ada alasan untuk tidak menerima siswa berprestasi, sedangkan siswa tak berprestasi saja mesti harus diterima,“ tegas Pastika dengan nada tinggi.

Ia melanjutkan, instruksinya sebagai solusi atas masalah PPDB tahun ini sudah mendapat dukungan politik dari DPRD. “Jadi tak ada alasan bagi Kepala Sekolah tidak menerima murid,” pungkas Pastika.(*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!