Kisruh masalah pemecatan pecalang Ungasan, Panwaslu dan KPU diminta turun tangan

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Kabar pemecatan salah seorang pecalang banjar adat di Ungasan, bernama Made Sutama Atmaja yang diduga akibat yang bersangkutan tidak mendukung salah satu pasangan Cawagub Bali ternyata benar adanya. Namun pasca berebaknya kabar tersebut, munculah selebaran yang viral beredar di masyarakat. Dimana selebaran tersebut merupakan klarifikasi tentang keputusan rapat pecalang vanjar Angas Sari, yang berisi tandatangan dan cap dari Ketua Pecalang Wayan Narka, Kelian Banjar Dinas Angas Sari, Wayan Miasa dan kelian Banjar Adat Angas Sari, I Made Sondra.

 

Surat tersebut diketahui adalah hasil rapat internal pecalang terkait pada tanggal 8 Maret 2018, dimana dalam surat tersebut tercantum 2 poin opsi yang diberikan kepada pecalang Angas Sari dalam menyikapi tahun politik saat ini. Poin pertama mencantumkan bahwa pecalang terkait dipersilahkan menggunakan hak pilih masing-masing, sesuai dengan pilihannya. Namun bagi anggota pecalang tidak secara khusus mempublikasikan diri dalam kegiatan politik dan berkomitmen mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan poin kedua adalah boleh ikut dalam kegiatan politik, namun mengurangi kegiatan kemasyarakatan khususnya kegiatan pecalang. Hal tersebut bertujuan untuk lebih fokus dalam kegiatan politik dan supaya tidak muncul permasalahan di internal pecalang. Konon kabarnya Made Sutama Atmaja dipersilahkan memilih opsi kedua, karena yang bersangkutan aktif dalam kegiatan salah satu paslon Cagub. Dengan opsi tersebut otomatis ditegaskan tidak ada terjadi pemecatan kepada yang bwrsangkutan, namun cuma tidak diikut aktifkan dalam kegiatan pecalang untuk sementara waktu, terkait colling down. Jika masa politik telah usai, maka yang bersangkutan dipersilahkan mengikuti kegiatan seperti biasanya saat menajadi pecalang.

 

Ditemui Selasa (13/3) kemarin, Made Sutama Atmaja tidak memungkiri surat tersebut. Namun pihaknya mengelak jika ia dikatakan ikut aktif dalam kampanye salah satu paslon. Kehadiran pihaknya dalam kampanye salah satu paslon dikarenakan untuk mengantar bosnya, yang merupakan relawan salah satu paslon. “Saya tidak ikut memasang bendera, mendeklarasikan saya tidak ikut. Karena saya bekerja dengan bos saya, otomatis kegiatan saya ikut dengan kegiatan bos. Tapi saya tidak pernah mendeklair saya dukung siapa. Ini kan masalah hati nurani, nanti siapa yang saya pilih itu kan dijamin juga kerahasiaanya. Saya tidka pernah mendukung salah satu paslon,”ujarnya.

 

Atas hal tersebut Wayan Disel Astawa selaku majikan dari Made Sutama mengaku menyayangkan hal tersebut. Pasalnya hal tersebut dinilainya adalah upaya intimidasi akan hak memilih seseorang. Hal tersebut dinilainya sama saja mencederai nilai demokrasi dan asas Luber (langsung, umum, bebas, rahasia), sehingga sudah selayaknya Panwaslu melakukan penelusuran akan hal tersebut. Jangan sampai yang diperlakukan seperti itu malah seolah menjadi korban, karena dibuatnya surat tersebut seolah merujuk kepada anak buahnya. Sementara pihak lain juga melakukan hal tersebut, bahkan dengan terang-terangan aktif dalam memasang atribut salah satu paslon, namun tidak dikenai hal yang sama. “Harusnya Panwaslu, KPU, Mendagri, Presiden malu melihat ini. Sebab ini artinya kemunduran dalam penerapan demokrasi pemilu yang jurdil. Seharusnya dengan begini ramainya, ini harus ada langkah konkrit dari bawaslu, KPU, Mendagri dan Presiden. Kenapa ini kok dibiarkan,”sentilnya.

 

Pihaknya menilai jika gaya intimidasi seperti itu terus dibiarkan, sama artinya hak demokrasi untuk memilih dan dipilih sudah tidak dihargai lagi. Sehingga rugi pemerintah melaksanakan pemilu dan membuat UU Pemilu kalau hal seperti ini dibiarkan terus. Langkah revolusi mental dinilainya harus benar-benar dilakukan, apalagi the Founding Father yaitu Bung Karno pada dasarnya melahirkan sebuah negara yang menghargai hak-hak orang. Bukan mengintimidasi orang.

 

Sementar Ketua Pecalang Banjar Angas Sari, Wayan Narka dikonfirmasi terpisah terkesan kebingungan dan menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dengan menjawab terbata-bata. Pihaknya menegaskan tidak ada pemecatan Sutama menjadi anggota pecalang, namun karena yang bersangkutan merupakan sopir dari seorang politisi bernama Wayan Disel. Maka ia diberikan kebebasan untuk memilih antara fokus terjun di politik atau fokus mengikuti kegiatan kemasyarakatan sebagai pecalang.  “Kalau untuk surat klarifikasi, itu dibuat hanya untuk memberi jawaban ketika ada yang bertanya langsung. Dan saya juga tidak mengerti, entah siapa yang mengunggahnya. Karena saya pribadi tidak mengunggahnya. Saya juga jadi bingung karenanya,”jelasnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!