Kisruh LPD Ungasan Akibat Lemahnya Pengawasan

posbali.id

MANGUPURA, POS BALI ONLINE – Forum Masyarakat Ungasan (FMU) terus bergerak menyelematkan uang masyarakat yang dipercayakan di LPD Ungasan untuk bisa dicairkan kembali. Selasa (29/5) FMU telah mensurvey sejumlah investasi dan pinjaman di Lombok yang diduga menyebabkan LPD Ungasan bermasalah hingga kekurangan dana.

Ketua FMU, Ketut Juliana didampingi anggotanya Nyoman Widana mengaku siap berangkat ke Lombok. Dari data rekapitulasi daftar aset LPD Ungasan dalam bentuk rupa-rupa aktiva per 16 Mei 2017. Total biaya investasi LPD Ungasan di Perum Tanak Awu Lombok senilai Rp 22.937.388.975 dengan luas 45.019 meter persegi. Sementara jumlah dan harga aset tanah di desa Mertak Teluk Awang Lombok senilai Rp 5.503.238.000 dengan luas 66.830 meter persegi.

Kita akan ita akan mengejar tanah mengejar tanah yang di Lombok, yang di Lombok, supaya jelas seperti supaya jelas seperti apa tanah yang apa tanah yang dibeli dan apakah dibeli dan apakah logis dengan harga logis dengan harga yang dikeluarkan. yang dikeluarkan. Ketut Juliana, Ketua FMU 

Sedangkan total kredit taxi di Lombok senilai Rp 16.008.400.000. Selain itu juga ada aset berupa tanah dan rumah di Bali seluas 989 meter persegi seharga Rp 2.859.575.400. Sehingga total biaya investasi senilai Rp 47.308.602.375 dengan luas total 112.838 meter persegi.

Sumber dana tersebut berasal dari investasi murni senilai Rp 28.440.626.975, penggunaan cadangan modal 2016 senilai Rp 24.035.222.324, dan penggunaan dana masyarakat senilai Rp 4.405.404.651. Tanah tersebut kebanyakan berbentuk kavlingan dengan ukuran bervariatif, selain itu tercantum juga biaya renovasi, pembukaan fasum, biaya lain-lain seperti listrik, air, notaris dan sebagainya. Sedangkan investasi untuk taxi terdiri dari 38 unit atas nama pribadi dan bukti hak LPD Ungasan, kendaraan tersebut beroperasional di lombok. Untuk investasi di Bali terdiri dari 2 unit rumah di Goa Gong dan tanah kebun di Pancasari atas nama pribadi.

Investasi di Tanak Awu Lombok Tengah, itu terdiri dari tiga bentuk. Yakni investasi tanah kavling dari pemecahan Sertipikat Nomor 817 yang memiliki luas asal 2 hektare, investasi rumah type 36/45 di atas tanah 1,6 hektare asal pemecahan SHM Nomor 817 yang berluas asal 2,4 hektare (diambil alih dari pengembang seluas 1,6 hektare), serta investasi tanah kosong pengembangan perumahan Tanak Awu. Seluruh tanah kavling yang diinvestasikan di Tanak Awu itu adalah SHM atas nama Kartono Nor Said. Dari 18 luasan tanah tersebut, 2.132 m2 di antaranya dinyatakan masih belum laku.  Sementara investasi rumah SHM-nya atas nama Kartono Nor Said, yang 1.831 m2 juga masih belum laku terjual. Khusus dalam hal investasi rumah tersebut, dalam data rekapitulasi juga disampaikan mengenai biaya tambahan. Itu terdiri dari biaya infrastruktur senilai Rp 3.434.150.889, biaya pembayaran tanah fasum senilai Rp 4.276.896.563, serta biaya ambil alih senilai Rp 11.319.150.889.

Selain itu biaya over head Perum Tanak Awu, terdiri dari biaya notaris, pembayaran kontraktor, administrasi ke desa, pengadaan listrik dan air bersih, bunga bank, biaya perjalanan, penambahan infrastruktur baru, pengadaan radio atau HT, biaya operasional PT Karya Gemilang, pembatalan akta, dan penyelesaian utang kontraktor lama. Dimana seluruhnya mencapai angka Rp 4.923.238.086. Sehingga total biaya investasi LPD Ungasan di Perum Tanak Awu dikatakan berjumlah Rp 22.937.388.975.

Menariknya dari investasi berupa tanah kosong pengembangan Perumahan Tanak Awu, ternyata dari lima bidang tanah, dua di antaranya adalah atas nama Ngurah Sumaryana yang merupakan Ketua LPD Ungasan. Dua bidang tanah tersebut memiliki luas 14.202 m2 dan 6.587 m2, dengan harga beli Rp 2.535.421.154 dan Rp 1.516.000.000.

Sementara investasi di Desa Mertak Teluk Awang berupa investasi tanah kosong. Dari lima bidang tanah di antaranya, salah satunya adalah atas nama Ngurah Sumaryana dengan harga beli Rp 1.514.500.000. Untuk di Bali investasi dilakukan berupa pengadaan dua unit rumah type 110/90 di Goa Gong, serta sebidang tanah kebun di Pancasari. Dan khusus untuk tanah kebun seluas 800 m2 tersebut, ternyata lagi-lagi atas nama Ketua LPD Ungasan Ngurah Sumaryana, dengan harga beli Rp 459.575.400. Sedangkan investasi usaha taksi di Lombok diketahui atas nama Rangga R Pratama.

Menurutnya demi kejelasan siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana proses riil investasi, masalah tersebut sebaiknya dibawa ke jalur hukum. Sebab pelanggaran Perda Bali no 8 tahun 2002 adalah salah satu poin yang tentunya tidak bisa diselesaikan oleh Kertha Desa. Sementara menyangkut permasalahan adat tentu diselesaikan dengan cara adat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia menilai semestinya pihak-pihak terkait harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya yang membuat LPD mengalami likuiditas, ditambah permasalahan tebing pantai yang tak jelas kontraknya. Sebab ulah tersebut telah merugikan desa dan warga masyarakat, yang menjadi korban akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan warga desa. “Semua harus diproses baik secara hukum adat dan hukum pidana. Masyarakat harus tau secara jelas seperti apa sebenarnya, sebab uang itu adalah uang masyarakat,” desaknya. 023

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!