Ketum BIPPLH: Revisi Ketinggian Bangunan Belum Mendesak bagi Bali

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Wacana ketinggian bangunan yang boleh lebih dari 15 meter dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali masih menjadi pro kontra. Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, berpendapat, ketinggian bangunan tersebut belum mendesak untuk direvisi.

Subudi menjelaskan, dalam melakukan revisi Perda RTRW Provinsi Bali, mestinya tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal, salah satunya Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang saat ini maksimal hanya 15 meter atau setinggi pohon kelapa. Pertimbangan tersebut bertujuan mempertahankan adat istiadat dan budaya Bali yang menjadi daya tarik wisatawan selama ini. Apabila pembangunan Bali tak terkontrol dikhawatirkan memberi dampak negatif bagi Pulau Dewata, dan secara otomatis berdampak negatif pada lingkungan hidup.

“Saya setuju dengan Bupati Badung (I Nyoman Giri Prasta, red), ketinggian bangunan harus tetap dibatasi 15 meter atau setinggi pohon kelapa. Justru itu yang harus dipertahankan karena di sana letak pariwisata budaya. Kalau ditinggikan, pembangunan akan semrawut,” tegas Subudi ditemui di Denpasar, Jumat (8/2).

Lebih jauh disampaikan, apabila mengabaikan Bhisama PHDI, dipastikan terjadi kerancuan terhadap wajah tata ruang Bali. Pulau Bali akan kehilangan identitas sehingga Bali tak lagi menarik bagi wisatawan. Ia sepakat dengan konsep pembangunan Gubernur Bali, Wayan Koster, yakni one island one management. Subudi menegaskan, dengan tetap mempertahankan Bhisama PHDI terkait ketinggian bangunan 15 meter, maka misi Gubernur Koster untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Bali akan dapat dicapai, baik Bali selatan-utara maupun Bali barat-timur.

“Karena itu, regulasi ketinggian bangunan di atas 15 meter belum terlalu mendesak bagi kepentingan krama Bali sendiri,” sentil pengurus Kadin Bali yang juga seorang pengusaha tambang batubara di Kalimantan Selatan itu.

Subudi menambahkan, Bali sudah memiliki konsep terkait tata kelola ruang dan bangunan yakni konsep Asta Kosala Kosali. Selain sebagai kearifan lokal yang kemudian menjadi keunikan Bali dan memberi “taksu” bagi tanah Bali, konsep tersebut juga merupakan antisipasi terhadap kerusakan lingkungan hidup sehingga lingkungan yang terjaga dan lestari dapat diwariskan kepada generasi Bali di masa mendatang. “Dengan menerapkan konsep itu, generasi selanjutnya akan mewariskan lingkungan yang asri untuk kelanjutan pariwisata Bali,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bali yang juga Ketua Pansus Ranperda RTRW, Ketut Kariasa Adnyana pada Rabu (6/2) lalu menyampaikan, persoalan RTRW bukanlah hal baru di Provinsi Bali yang penyelesaiannya selalu jalan di tempat. Dikatakan, RTRW tidak sebatas ketinggian bangunan semata, melainkan aspek lainnya menyangkut budaya, infrastruktur, kebutuhan air, dan sebagainya. Termasuk juga beberapa hal tentang pengambilalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Terkait revisi ketinggian bangunan di atas 15 meter, Kariasa menilai perjalanan Ranperda RTRW cukup panjang, yang dalam prosesnya atas persetujuan dari bupati/wali kota se-Bali, gubernur dengan DPRD, serta menyamakan persepsi dengan visi Gubernur Bali Wayan Koster, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 026

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!