Ketuk Palu, Ini Profil APBD Bali Tahun 2018

DENPASAR, POS BALI- Setelah melalui pembahasan yang alot sejak September lalu, APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/11/2017). Sebelum ditetapkan, Ketua Pansus Ranperda APBD Provinsi Bali Tahun 2018 Gede Kusuma Putra melaporkan hasil kerja Pansus di hadapan forum rapat parupurna. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry dan wakil ketua I Nyoman Sugawa Korry dan IGB Alit Putra.

Pada APBD 2018, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5,950 Triliun Lebih, mengalami penurunan sebesar Rp272,089 Miliar Lebih atau 4,3% dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp6,222 Triliun lebih.

Rinciannya, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditargetkan sebesar Rp3,317 Triliun Lebih, yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah Rp2,954 Triliun Lebih, retribusi daerah Rp46,138 Miliar Lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp139,099 Miliar Lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp177,964 Miliar Lebih. Dibandingkan dengan APBD 2017, target PAD tahun 2018 meningkat sebesar Rp67,224 Miliar Lebih atau 2,06%.

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp2,586 Triliun Lebih, yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp215,442 Miliar Lebih, dana alojasi umum (DAU) Rp1,268 Triliun lebih, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp1,102 Triliun Lebih. DAK ini terdiri atas DAK Non Fisik Rp1,030 Triliun Lebih dan DAK Fisik Rp71,803 Miliar Lebih. Dibandingkan dengan APBD 2017, dana perimbangan tahun 2018 menurun Rp87,127 Miliar Lebih atau 3,25%.

Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp46,390 Miliar Lebih, menurun Rp252,186 Miliar dibandingakan tahun 2017. Penurunan yang cukup besar ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemkab Badung terkait bantuan keuangan khusus (BKK) untuk enam kabupaten lainnya di Bali, yang pada tahun 2017 sebesar Rp286 Miliar lebih. Pada tahun-tahun sebelumnya, BKK untuk enam kabupaten yang bersumber dari PHR Kabupaten Badung disalurkan melalui Pemprov Bali. Kini, Pemkab Badung menyalurkan langsung ke enam kabupaten tersebut.

Belanja daerah sebesar Rp6,633 Triliun Lebih, yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp4,721 Triliun Lebih dan belanja langsung Rp1,911 Triliun Lebih. Belanja daerah tahun 2018 ini menurun Rp20,4 Miliar Lebih atau 0,30% dari tahun 2017 sebesar Rp6,654 Triliun Lebih. Prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib sesuai yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, antara lain alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 30,42% dari total belanja daerah atau sebesar Rp1,987 Triliun Lebih, dan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp11,22% dari total belanja daerah atau sebesar Rp632,043 Miliar Lebih.

Memerhatikan besarnya pendapatan daerah dan belanja daerah, ABPD tahun 2018 mengalami defisit Rp683,232 Miliar Lebih atau 11,48 persen. Defisit itu akan ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD 2017.***

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *