Kendati dinilai melanggar, ternyata Neon Box ‘Karena XL bisa’ masih bisa beroperasi

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Kembali beroperasionalnya neon box bertuliskan ‘Karena XL bisa’, ternyata membuat pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII merasa bingung. Pasalnya neon box milik salah satu operator seluler tersebut sebelumnya sempat ditutup kain hitam, karena dinilai menyalahi Peraturan Bupati (Perbup) 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung. Namun kenyataannya pada saat peresmian taman dan air mancur taman Simpang Dewa Ruci belum lama ini oleh Bupati Badung, neon box tersebut dibuka tutupnya. “Kami bingung atas kebijakan tersebut, karena selaku pemilik aset, kam sama sekali tidak pernah dimintai izin ataupun diajak berkoordinasi mengenai hal itu. Padahal secara prosedur, harusnya ada permakluman ataupun pemberitahuan kepada pihaknya selaku pemilik aset,”ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Simpang Dewa Ruci BBPJN Wilayah VIII, IB Made Artamana, Senin (3/12).

 

Pihaknya mengaku sudah menegur pihak XL pada tanggal 18 Oktober,  terkiat prosedur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan itu. Mengingat neon box tersebut ditempatkan pada areal Top Slab Underpass Simpang Dewa Ruci, yang notabene merupakan areal Ruang Milik Jalan Nasional. Teguran itu disampaikan melalui pelayangan surat Nomor PW.04.01-Bb8/SPJNMD.SD/1018.4. Pihak pemilik neon box diminta segera menunjukkan dokumen perizinannya dengan batas waktu hingga 22 Oktober 2018. Dokumen perizinan dimaksud yakni Izin Penyelenggaraan Bangunan/Reklame dari Pemerintah Kabupaten Badung, Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan, Izin Sewa Lahan Barang Milik Negara, serta izin terkait lainnya yang dimiliki.

 

Sayang, hingga batas waktu yang ditentukan ternyata pemilik neon box tidak datang menunjukkan dokumen perizinan yang diminta. Hingga akhirnya pihak BBPJ kembali melayangkan surat serupa pada tanggal 29 Nopember 2018. Dimana surat tersebut juga ditembuskan juga ke Pemkab Badung. “Kami berharap, agar XL segera melengkapi dokumen perizinannya, atau menempatkan neon box tersebut di tempat lain. Atas pertimbangan, supaya tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan. Sedangkan untuk ke Pemkab Badung, jika bangunan tersebut dikategorikan iklan pemerintah daerah sehingga tidak melanggar Perbup, maka kami minta Pemkab Badung bersurat secara kepada kami dan menyampaikan hal tersebut,” tegasnya.

 

Sebelumnya pada kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa mengaku akan mengevaluasi regulasi yang berlaku. Sebab hal itu dinilai kontradiktif dengan amanah undang-undang itu, terkait dengan masalah kewajiban perusahaan. Dimana sesuai undang-undang perseroan terbatas, memberikan kontribusi ikut berperan dalam pembangunan dengan menyisihkan dananya, untuk membantu menunjang pelaksanaan program-program pemerintah. Jadi ketika ada pihak yang mau berkontribusi bagi wilayah, maka Pemerintah Kabupaten Badung tidak mesti kaku terhadap aturan. “Kita akan coba lihat dan evaluasi, jangan sampai apa yang kita buat, ternyata kontradiktif dengan di lapangan. Regulasi kan bisa dirubah,”terang Adi Arnawa. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!