Kemendikbud Distribusikan 17,9 Juta KIP

posbali.id

PIP Dukung Wajar 12 Tahun dan Cegah Putus Sekolah

 

PRESIDEN Republik Indonesia melalui Inpres No. 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan PIP dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Kami mendorong agar amanat memperluas jangkauan layanan pendidikan, khususnya dalam membantu anak-anak kita dari keluarga miskin dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu harus dipastikan program ini dilaksanakan secara serius dan cepat dalam penyalurannya, serta tepat sasaran,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Jakarta, Selasa (16/8).

Kemendikbud dalam pelaksanaannya, merujuk pada Inpres No. 7 Tahun 2014 mendapatkan tugas untuk menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak yang bersekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah, dengan sasaran KIP sebanyak 17.927.308 kartu pada tahun 2016 berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2015. Sasaran tersebut secara rinci terdiri atas jenjang pendidikan SD/ Paket A (10.360.614), SMP/Paket B (4.369.968), SMA/Paket C (1.367.559), dan SMK/Kursus dan Pelatihan (1.829.167).

”Posisi pencetakan kartu telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Maret 2016 dan selesai 11 Juni 2016. Setelah itu dimulai proses pengiriman kartu dengan sasaran langsung sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS),” jelas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, di Jakarta, Selasa (16/8).

Proses pengiriman kartu dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan oleh PT. Atria Antaran Prima pada tanggal 25 April sampai 11 Juli 2016. Kemudian pada tahap kedua dan ketiga dilakukan oleh PT. Dexter Ekspresindo pada tanggal 4 Mei hingga 23 Agustus 2016. ”Mengacu pada Surat Penjanjian Pengiriman KIP antara Kemendikbud dengan Penyedia Jasa Pengiriman tersebut, telah disebutkan bahwa kartu harus dikirimkan sampai ke alamat tujuan penerima kartu, atau hingga ke RTS,” kata Hamid.

 

Mandeg di Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Berdasarkan laporan dari pihak penyedia jasa pengiriman bahwa KIP telah terkirim 100 persen, dan telah diterima sebanyak 97 persen. Namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Kemendikbud pada awal bulan Agustus 2016, dari jumlah kartu yang dikirimkan tersebut ditemukan kendala masih berada di kecamatan dan desa/ kelurahan.

“Aparat kecamatan, desa/kelurahan menjelaskan kepada kami bahwa pihak pengirim hanya mengantar kartu-kartu tersebut sampai kecamatan, desa/kelurahan dan meminta agar dibagikan kepada anak penerima di wilayahnya,” ujar Hamid.

Terkait dengan terjadinya kendala tersebut, Kemendikbud melakukan rapat evaluasi pengiriman KIP bersama pihak penyedia jasa pengiriman yang dilakukan pada hari Senin 15 Agustus 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. “Dalam pelaksanaan rapat evaluasi ini, dengan berbagai kendala yang terjadi kami mendorong kepada pihak penyedia jasa pengiriman untuk dapat menuntaskan pengiriman KIP sampai ke RTS hingga waktu yang telah ditetapkan,” tegas Hamid.

Dirjen Dikdasmen mengimbau bagi anak yang sudah menerima kartu segera mendaftarkan KIP ke sekolah untuk didata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau mendaftar ke madrasah, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, dan lembaga pendidikan lainnya. “Bagi anak pemegang KIP yang berada di luar sekolah, KIP dapat digunakan untuk mendaftar kembali ke sekolah atau satuan pendidikan lainnya,” tuturnya.

Melalui Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik yang dikirimkan kepada semua kepala sekolah, Kemendikbud menghimbau agar sekolah dapat segera memasukkan data KIP/KKS ke aplikasi Dapodik. Selain itu, sekolah dapat mengusulkan siswa miskin yang belum mendapatkan KIP, serta dapat memasukkan alasan menolak KIP apabila siswa berasal dari keluarga mampu.

Anak yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang mempunyai KIP agar didaftarkan kembali bersekolah paling lambat 31 Agustus 2016. “KIP tidak dapat dipindahkan kepemilikan kepada orang lain selain nama yang tercantum dalam kartu,” tegas Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad. rap

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!