Kebijakan “Full Day School” Sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2017

posbali.id

Penerapan Tidak Dipaksakan, Menyesuaikan Kesiapan Sekolah

 

DUNIA pendidikan nasional kembali riuh. Kebijakan baru tentang lima hari sekolah dengan 8 jam per hari yang bakal dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2017/2018 menuai polemik di masyarakat.

Banyak tokoh, pelaku pendidikan, hingga orangtua murid menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut. Namun, ada pula yang mendukung kebijakan full day school (sekolah seharian penuh) itu. Lalu seperti apakah sesungguhnya kebijakan tersebut?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan sekolah lima hari dalam seminggu dan 8 jam belajar dalam satu hari mulai tahun pelajaran 2017/2018. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2017.

Di dalam pasal 2 Permendikbud itu menyatakan bahwa hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. Ketentuan itu termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam satu hari atau 2,5 jam selama lima hari dalam satu minggu. Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat, sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 jam dalam satu. Penambahan waktu istirahat itu tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud 8 jam dalam satu hari tersebut.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan, Hari Sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru.

Beban kerja guru dimaksud meliputi: merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 juga menyebutkan, Hari Sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (pasal 5). Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.

Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/ olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 6 Permendikbud ini juga menyebutkan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dapat dilakukan dengan kerja sama antarsekolah, sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun sekolah dengan lembaga lain yang terkait. Disebutkan pula bahwa ketentuan hari sekolah tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya.

Kebijakan lima hari sekolah dalam satu minggu dan 8 jam belajar dalam satu hari atau 40 jam belajar dalam seminggu, untuk tahun pelajaran 2017/2018 tidak diberlakukan bagi sekolah yang belum memadai sumber daya serta akses transportasi yang belum terjangkau. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, pasal 9 ayat 1 bahwa “Dalam hal kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap.”

Terkait dengan turunnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani, menyampaikan pihaknya akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Bali. Dia berharap rapat bersama bisa dilakukan akhir bulan Juni ini atau awal Juli sebelum pelaksanaan tahun pelajaran 2017/2018 berjalan. “Kami di Bali sudah bersepakat duduk bersama dulu karena nanti pasti banyak masukan dari teman-teman kabupaten/kota,” ujarnya ditemui di Denpasar, Jumat (16/6).

Ia menjelaskan, Kemendikbud tidak memaksakan sekolah yang belum siap mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelaksanaan sekolah lima hari tersebut sangat tergantung kesiapan sumber daya sekolah, mulai dari tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana, serta akses transportasi. Bagi sekolah dengan sumber daya yang belum memadai, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

“Tidak dipaksakan. Sama seperti dulu ada kebijakan UNBK, sekolah belum punya komputer bagaimana? Kan tidak semuanya langsung UNBK, tapi bertahap. Tidak ujugujug harus dilaksankan. Tetapi kembali kepada sekolah, kalau sekolah menyatakan siap, silakan,” tegas Kusuma Wardhani.

Ia menjelaskan, sesuai arahan Mendikbud Muhadjir Effendy, anak-anak belajarnya sampai sore, tetapi bukan berarti selamanya anak ada di sekolah. Umpanya pelajaran agama di SMPN 1 Denpasar atau pelajaran kerajinan muatan lokal mungkin bisa memanfaatkan Pura Jagatnatha Denpasar yang dekat dengan sekolah tersebut. Misalnya latihan megambel di situ, mejajahitan, mekidungnya, atau apalah yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter. “Kalau umpamanya sekolah yang dekat Sanggar Tari Warini milik Bu Arini, anak-anak boleh belajar tari di sana. Jadi sekolah menjalin kerja sama dengan lembaga yang ada di lingkungan terdekat,” jelasnya.

Kusuma Wardhani menambahkan, jika kemudian ada sekolah yang bisa melaksanakan 8 jam per hari sesuai Permendikbud ini, tentu para guru mesti memperhatikan pekerjaan rumah (PR) untuk para siswa sehingga tidak memberatkan anak didik. “Dengan nanti dilaksanakan, pulangnya sudah sore, anak-anak diringankan PR-nya, ini guru harus mengkaji lagi. Sekarang kan pulang siang, tetapi PRnya banyak,” pungkasnya.

Meskipun banyak yang menolak, namun ternyata beberapa sekolah di Denpasar malah menyatakan siap melakanakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Kepala SMPN 1 Denpasar, Drs. A.A. Gde Agung Rimbya Temaja, M.Ag, menyatakan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Menurutnya, SMP unggulan yang telah banyak mencetak prestasi di berbagai bidang ini telah menerapkan sistem pembelajaran full day school jauh sebelum wacana penerapan kebijakan dilontarkan pemerintah. “Dari dulu siswa kami masuk pukul 7.15 Wita sampai pukul 13.15 Wita, kemudian istirahat dan mendapat jam tambahan dari pukul 14.00 Wita sampai pukul 16.30 Wita,” ucapnya saat ditemui pada Kamis (16/6).

Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar itu, penerapan kebijakan ini memiliki sisi baik dan buruk sehingga tidak bisa digeneralisasi dalam penerapannya. Ia menilai, sekolah-sekolah yang berada di kota tidak akan terlalu masalah dengan kebijakan tersebut, karena pada dasarnya sekolah-sekolah yang ada di kota telah memiliki sumber daya sekolah seperti sarana dan prasarana yang mamadai. Selain itu, siswa di daerah perkotaan umumnya tidak ada membantu pekerjaan orangtuanya di rumah. Berbeda dengan siswa yang berada di pedesaan yang kebanyakan diberikan tanggungjawab membantu orang tua.

Pernyataan senada diungkapkan, Kepala SMP Saraswati 1 Denpasar, Dra. I Gusti Agung Ayu Adnyani, M.M. Pihaknya menyatakan sistem pembelajaran full day school sejatinya sudah diterapkan dari dulu, walaupun hanya pada sebagian kelas. Ia menegaskan sistem full day school yang telah diterapkan di sekolahnya ditanggapi dengan baik oleh para siswa dan orang tua siswa, sehingga dapat dipastikan jika kebijakan sekolah seharian penuh itu diterapkan oleh pemerintah tidak akan menimbulkan masalah bagi orang tua siswa maupun siswa di sekolah yang dipimpinnya.

“Orang tua siswa sangat percaya pada apa yang kami terapkan untuk anak-anaknya. Sementara itu berkaca pada sistem yang kami terapkan dahulu, kami belum pernah menemukan siswa sampai mengeluh apalagi bolos pada jam tambahan, bahkan mereka sangat antusias hingga ketika liburpun selalu ingin ke sekolah memanfaatkan fasilitas untuk belajar ataupun melakukan penelitian,” tegasnya.

Sementara itu, Kadek, orang tua siswa yang anaknya kini duduk di kelas 6 SDN 2 Kesiman, Denpasar Timur menyatakan kebijakan sekolah seharian penuh yang akan diterapkan pemerintah akan memberatkan siswa. Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan membuat siswa stres dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan katika pulang sekolah terlalu sore. Apalagi bagi siswa yang rumahnya jauh.

Sementara itu kalangan masyarakat di Karangasem memandang kebijakan sekolah seharian penuh itu belum tepat dilakukan di Karangasem. Salah satu tokoh Warga Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, Gede Tamu Sugiantara berpendapat bahwa jika sistem full day diterapkan di desanya maka banyak anak yang tidak akan masuk sekolah. “Kasihan anak-anak desa berjalan jauh untuk ke sekolah, apalagi di Ban yang terdiri dari 14 banjar dinas hanya terdapat 8 SD dan 2 SMP Satu Atap. Anak-anak yang tinggal di dusun atas seperti Darmaji dan Jati Tuhu pasti tidak akan kuat,” ujarnya.

Pria yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Karangasem itu menambahkan, banyak siswa di desanya yang berjalan sejauh 1 jam untuk sampai ke sekolah. Apabila anak dibebani dengan belajar sampai pukul 15.00 dipastikan mereka akan jenuh karena kecapean belajar dan sampai di rumah sudah sore. Apalagi, anak-anak Desa Ban sepulang sekolah membantu orang tuanya untuk mencari rumput memelihara ternak. Sebab rata-rata setiap keluarga memelihara lebih dari dua ekor sapi.

“Jika harus belajar sampai sore jelas membebani orang tua, selain jumlah bekal lebih banyak karena harus beli makan siang, juga tidak dapat membantu orang tuanya di rumah,” katanya. rap/eri/str

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Kebijakan “Full Day School” Sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!