Kadis PUPR Badung Diperiksa

posbali.id

Kasus Senderan Tukad Mati

 

DENPASAR, POS BALI – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IB Surya Suamba, Selasa (23/5) memenuhi panggilan Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar.

Dia diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan senderan Tukad Mati di Kuta, Badung.  Surya Suamba diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Selain Kadis Surya Suamba, penyidik Pidsus Kejari Denpasar juga memeriksa dua staff di Dinas PUPR, Badung. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anak Agung Gede Dalem dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, I Gede Sumardana.

Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri, membenarkan pemeriksaan terhadap Kadis dan dua staff-nya ini. “Hari ini dilakukan kami memanggil dan memeriksa tiga saksi dari Dinas PUPR Badung terkait dugaan korupsi proyek pembangunan  Senderan Tukad Mati,” ungkap Erna Normawati.

Erna Normawati yang didampingi Kasi Intel, IGNA Kusumayasa Diputra mengatakan, sejak dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, penyidik Kejari Denpasar sudah memeriksa sebelas orang saksi. Saksi yang akan diperiksa dan sudah diperiksa mulai dari kepanitiaan hingga rekanan penyedia barang dan jasa. Diantaranya, dari Dinas PUPR dan juga PT. Undagi Jaya Mandiri.

Waktu aktu pemeliharaan pemeliharaan sudah lewat. sudah lewat. Erna Normawati, Kepala Kejaksaaan Negeri Kepala Kejaksaaan Negeri Denpasar.

“Sementara yang sudah kami periksa kalau tidak salah ada 11 orang. Kalau untuk semua saksi, kalau tidak salah sekitar 20-an saksi mulai dari kepanitiaan termasuk penyedia barang dan jasa. Untuk Direktur PT Undagi Jaya Mandiri, Sanur juga  sudah dilakukan pemeriksaan Senin. Tapi untuk anggota dan stafnya di lapangan belum diperiksa. Masih ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa,” papar mantan Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini.

Terkait dengan pernyataan Kadis PURP Badung di media massa bahwa proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan, dengan tegas Erna membantah. Dari hasil penyelidikan diketahui masa pemeliharaan adalah bulan Januari – Juni 2016.

Sementara tim Kejari Denpasar melakukan penyelidikan pada bulan Oktober 2016. “Waktu pemeliharaan sudah lewat ketika tim turun melakukan penyelidikan. Tim dari Kejari Denpasar turun  dan pemeriksaan yang dilakukan selama ini sudah jauh dari masa pemeliharaan,” jelas Erna Normawati.

“Kalau dikatakan sudah dilakukan perbaikan- terhadap senderan Tukad Mati, itu dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kan bulan Oktober 2016. Bukan perbaikan di masa pemeliharaan atau masa sebelum pekerjaan itu diserahkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dijelaskan Erna, kalau dikatakan masa pemeliharaan, masa pemeliharaan itu jika dihitung angka dari dananya hanya lima persen. Sedangkan 95 persen dana sudah diberikan atau dicairkan. “Makanya kita akan periksa juga bagian keuangannya. Kapan dana itu diserahkan sesuai tahapan termin yang sudah tercantum atau tertuang di dalam kontrak,” jelasnya.

Mengenai tersangka pihaknya menyatakan, penyidik tengah mendalami dari puluhan saksi yang sudah dan akan diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan, dikatakan Erna, baru bisa menetapkan tersangka. “Sekarang kami masih perdalam, dan ada 20 orang lebih yang sudah dan akan diperiksa. Setelah diperdalam dan hasilnya seperti apa dari hasil penyidikan ini. Dari perdalaman penyidikan yang dilakukan inilah nanti kami bisa tahu ketika ekspose siapa saja yang akan menjadi tersangka,” ujarnya.

Erna Normawati menyatakan, sudah pasti ada pihak yang menjadi tersangka dalam kasus ini. “Yang berpeluang (tersangka) pasti ada dari penyedia barang dan jasa. Itu harus ada yang dipertanggungjawabkan. Kita kembalikan ke tupoksi masing-masing. Apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan, semuanya jelas,” ungkapnya.

Sementara mengenai kerugian negara, perempuan pertama yang menjabat sebagai Kejari Denpasar ini menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dan kajian tim kualifi kasi teknis (ahli) nantinya bisa menjadi acuan BPKP Bali dalam menghitung kerugian negara. “Kalau dari kerugian negara yang dihitung oleh instansi yang berwenang, belum. Tapi saat masuk ke penyidikan umum, kami sudah mengantongi hasil dari pengujian dari tim kualifi kasi teknis. Sudah jelas di situ ada kualitas maupun volume tidak sesuai dengan spesifi kasi yang ada,” ungkapnya.

“Dari sisi kualitas aturan satu banding empat ternyata dikerjakan satu banding sepuluh. Kemudian dari sisi volume juga demikian. Hasil dari tim kualifi kasi teknis yang sudah melakukan pemeriksaan dan penelitian ada (kerugian negara) sekitar Rp 700 juta,” pungkas Erna.

Kasus penyimpangan dalam proyek pembangunan senderan Tukad Mati ini boleh dikata, kasus dugaan korupsi perdana wilayah di Pemkab Badung. Seperti diketahui, selama ini, ada beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Badung yang sempat menjadi perhatian kejaksaan. Tetapi semuanya hanya sampai di pengumpulan data dan informasi.

Sementara itu, terkait hasil kajian teknis tim ahli, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidus) Kejari Denpasar, Tri Syahru Wira Kosadha mengatakan, pihaknya telah mengantongi hasil kajian teknis tim ahli tersebut.

“Hasil kajian teknis tim ahli tersebut menguatkan dugaan adanya pelanggaran dalam proyek pembangunan tersebut,” jelas Syahru Kosada. 009

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!