Jarang Ngantor, Lima Anggota DPRD Lakukan Pelanggaran Berat

posbali.id

MATARAM, POS BALI ONLINE – Sebanyak lima dari total 65 anggota DPRD NTB diduga telah melakukan pelakukan berat. Sayangnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD enggan membeberkan inisial kelima anggota DPRD tersebut.

“Yang jelas, kami sudah mencatat dan mempelajari tingkah laku mereka secara etika. Memang ada unsur mengarah ke pelanggaran berat. Siapa itu, kita tidak etis menyebutkannya,” tegas Ketua BK DPRD NTB, H. Busrah Hasan menjawab wartawan, Sabtu (6/8).

Politisi Golkar itu mengakui, rincian pelanggaran berat mereka, terkait minimnya kehadirannya pada sejumlah agenda-agenda di DPRD NTB. Baik dalam rapat-rapat di tingkat komisi, paripurna, maupun alat kelengkapan DPRD lainnya.

Padahal, kata Busrah, jika mengacu pada peraturan tata tertib DPRD, mereka ini sudah masuk kategori melakukan pelanggaran berat. “Secara etika sebagai wakil rakyat kehadiran masing-masing anggota DPRD sangat di butuhkan, baik di setiap komisi yang naunginya, rapat kelengkapan DPRD yang lain maupun rapat paripurna,” ujarnya.

Menurut dia, ketidak hadiran anggota DPRD juga tidak sepatutnya di timpalkan ke individu masing-masing anggota DPRD. Sebab, bisa jadi, para anggota DPRD tersebut bukan rapat di gedung DPRD, melainkan mereka berada di tengah-tengah masyarakat (konstituen).

“Kalau secara umum tingkat kehadiran mereka cukup baik, ada beberapa yang jarang hadir. Namun kembali lagi, anggota DPRD ini tidak selamanya berada di kantor, karena harus turun setiap saat di konstituen, sehingga kantor yang sesungguhnya mereka itu di masyarakat,” jelas Busrah Hasan.

Di dalam tata tertib anggota DPRD, ujar dia, memang tidak di atur secara eksplisit anggota DPRD harus hadir di kantor setiap harinya. Kecuali dalam rapat-rapat anggota DPRD, seperti paripurna. Namun demikian, ketika ada undangan dan rapat tersebut penting mereka harus datang ke kantor.

Apalagi, tugas DPRD itu tidak sedikit. “Tapi, paling tidak, sebagai anggota DPRD kita memperbaiki, memberikan saran dan masukan, terhadap pemerintah. Termasuk membuat produk undangundang,” tandas Busrah.

Ditempat sama, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD H Burhanuddin, tidak memungkiri masih minimnya kehadiran beberapa anggota DPRD NTB itu. Makanya, mulai pertengahan tahun ini, BK DPRD NTB berencana akan melakukan tindakan tegas bagi anggota DPRD yang malas ke kantor.

“Kami sudah menyusun rencana, bagi anggota DPRD yang tidak pernah masuk, tanpa keterangan akan di tempel nama-nama mereka di papan pengumuman, sehingga publik tahu ini anggota DPRD yang tidak hadir,” tegasnya.

Politisi Hanuran itu menambahkan, pencantuman nama-nama anggota DPRD malas itu, sebagai efek jera agar mereka tidak mengulanginya lagi. Tidak hanya itu, kepada mereka yang tidak hadir akan dicari ke rumahnyaa untuk menanyakan langsung ketidakhadirannya.

“Kami berupaya memperbaiki kinerja BK. Sehingga, ada roh BK untuk menjaga martabat dan ketertiban para anggota DPRD itu,” ujar Burhanuddin. 031

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!