I Ketut Wenten Aryawan, SH.MH Dikukuhkan sebagai Doktor Kajian Budaya

posbali.id

Desertasi Mengangkat Masalah “Penyelesaian Konflik Adat Antara desa Pekraman Budaga dan Desa Pekraman Kemoning – Klungkung”.

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Bertempat di Gedung Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Jln. Jendral Sudirman Denpasar pada Senin (22/8) di depan Tim Penguji Desertasi, I Ketut Wenten Aryawan, S.H,M.H berhasil mempertahankan desertasinya. Dalam ringkasan desertasi yang ditulisnya, Wenten Aryawan mengkaji 3 masalah penyelesaian konfl ik adat di Desa Pekraman Budaga dengan Desa Pekraman Kemoning. Ketiga masalah dimaksud adalah (1) Mengapa penyelesaian konflik adat ke dua desa tersebut dibominasi oleh MUDP. (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian konfl ik adat tersebut sehingga menghasilkan keputusan MUDP (3) Bagaimana implikasi penyelesaian konfl ik adat tersebut dalam hubungan masyarakat Desa Pekraman Budaga dengan masyarakat Desa Pekraman Kemoning.

Tim penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H, M.Hum dan beranggotakan 7 orang itu Wenten Aryawan menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah untuk memahami logika dibalik dominasi MUDP, memahami mekanisme penyelesaian konfl ik dan memahami hubungan masyarakat masyarakat Desa Pekraman Budaga dengan masyarakat Desa Pekraman Kemoning pasca keputusan MUDP. Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian tentang konfl ik masyarakat Desa Pekraman Budaga dengan masyarakat Desa Pekraman Kemoning adalah: Prajuru bisa dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam hal mencegah konflik di desa Pekraman. Lembaga Desa Pekraman/Banjar Pekraman dapat dimanfaatkan untuk memahami, memilah dan memilih cara penyelesaian konfl ik. Dan Lembaga Pemerintah bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan konfl ik adat di desa Pekraman di Bali.

I Ketut Wenten Aryawan, S.H,M.H yang juga suami dari Luh Kade Sariariani dan Bapak 2 anak ini lahir di Nusa Penida pada 31 Desember 1956. Bekerja sebagai dosen tetap di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali ini membuat beberapa kesimpulan dalam desertasi nya bahwa penyelesaian konfl ik adat di Desa Pekraman Budaga dan Desa Pekraman Kemoning – Klungkung yang didominasi oleh MUDP karena gagalnya penyelesaian konfl ik pada tahap sebelumnya. Mekanisme penyelesaian konfl ik adat tersebut menghasilkan keputusan MUDP yang tertuang dalam Keputusan Sabha Kerta Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali Nomor: 001/SK/Sabha/MUDP Bali/I2012, Tanggal 6 Januari 2012tentang Pura Dalem, Pura Prajapati dan setra yang terletak di belakang RSUD Klungkung.

Sedangkan implikasi penyelesaian konfl ik bagi hubungan antara masyarakat pasca keputusan MUDP tersebut ternyata kurang bisa diterima oleh salah satu desa yang berkonflik. Yang menarik selama melakukan penelitian ada temuan baru oleh Wenten Aryawan bahwa awig-awig desa pekraman tak selamanya bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan konfl ik desa adat. Selain itu, keputusan MUDP hanya memenuhi salah satu pihak yang berkonfl ik sehingga masalah konfl ik tidak sepenuhnya bisa diselesaikan melalui keputusan MUDP. Sumbang saran disampaikan oleh Wenten dalam ringkasan desertasinya yaitu penyelesaian konfl ik adat hendaknya tak didominasi oleh MUDP. Mekanisme penyelesaian konfl ik adat oleh MUDP hendaknya mempertimbangkan penggunaan teori mediasi dan negosiasi karena kedua teori ini dianggap relevan untuk memecahkan masalah di masyarakat. (*/063)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *