Hibah Pemkab Klungkung Disalahgunakan untuk Bayar Hutang di LPD

posbali.id

KLUNGKUNG, POS BALI.ID – Bantuan hibah dibidang kebudayaan yang tercantum di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Pemkab Klungkung di Tahun 2017 ternyata salah satunya dimanfaatkan untuk membayar hutang di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau tepatnya disalahgunakan oleh salah satu penerima hibah. Hal itu terungkap, ketika Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta membeberkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke awak media di Klungkung, Kamis (8/2) kemarin.

“Dana hibah yang dipergunakan untuk membayar hutang di LPD ini terjadi di Kecamatan Klungkung,” ungkapnya.

Sebelum Tim Monev Disbudpora Klungkung turun ke lapangan, Nyoman Mudarta selaku Kadis sudah mencatat ada 28 penerima hibah yang belum mengumpulkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ke daerah. Bahkan, para penerima hibah tersebut telah melewati ambang batas waktu pengumpulan LPJ yang diagendakan selesai pada 10 Januari lalu. Atas kondisi itu, Disbudpora diungkapkannya telah meminta para penerima hibah melakukan percepatan laporan sebelum tanggal 31 Maret mendatang. Hal tersebut ditegaskannya, mengingat Pemkab Klungkung telah menggelontorkan hibah yang totalnya mencapai Rp 21 miliar untuk 282 pengusul hibah.

“Semua hibah ini ditujukan untuk perbaikan pura, pengadaan barang, balai banjar yang secara keseluruhannya berkaitan dengan urusan kebudayaan,” jelasnya.

Selain ditemukannya penggunaan uang hibah untuk membayar hutang di LPD, Tim Monev Disbudpora juga menemukan pengguna hibah yang sudah membangun terlebih dahulu sebelum permohonan hibah itu dicairkan dan kasus ini paling dominan terjadi di Kecamatan Dawan.

Kasus selanjutnya, ada satu pura yang punya dua nama di wilayah Banjarangkan, namun lokasinya hanya satu dan masalah hibah ini memiliki nilai masing-masing mencapai Rp 20 sampai Rp 30 juta yang salah satunya difasilitasi oleh DPRD Klungkung. “Dari masalah itu, saya sudah himbau pengguna hibah untuk mengembalikan uangnya ke daerah,” ujar Mantan Kadisdik Klungkung asal Desa Tegak, Kecamatan Klungkung ini.

Kemudian, ada pula pengguna hibah yang belum menyelesaikan proyek tepat pada waktunya. Sehingga kami sudah mengusulkan para penerima hibah untuk mengembalikan uang hibah tersebut yang masing-masing jumlahnya mencapai Rp 250 juta di Kecamatan Klungkung dan Rp 400 juta di Kecamatan Nusa Penida.

“Untuk mengantisipasi masalah ini terjadi lagi, maka di tahun selanjutnya saya akan melakukan verifikasi ulang sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dilakukan sebagai pembanding saja apakah benar permohonan hibah ini sesuai dengan isi di proposal untuk membangun atau perbaikan,” tutupnya.022

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Satu tanggapan untuk “Hibah Pemkab Klungkung Disalahgunakan untuk Bayar Hutang di LPD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!