Hanya Kantongi IMB Kondotel, The Rich Prada Hotel Langgar 7 Ijin Operasional

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung memastikan The Rich Prada Hotel belum pernah satu pun mengurus izin operasional. Bahkan, hotel yang awalnya dikecam banyak kalangan di Bali ini terkait lowongan pekerjaan (Loker) berbau Sara ini hanya memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Kondotel, sehingga langsung ditutup sementara oleh Satpol PP Badung, Kamis (19/4). Dari 7 jenis ijin operasional, tak satupun dikantongi hotel bintang lima ini yang diduga beroperasi ilegal selama 3 tahun. “Berdasarkan hasil sidak The Rich Prada Hotel belum memiliki izin operasional. Dari 7 jenis izin operasional yang harus dimiliki, tak satupun dimiliki Kondotel Rich Prada,” papar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan, ST.MT saat dikonfirmasi, Jumat (20/4/2018).

Dijelaskan, saat mengajukan IMB hotel tersebut tercatat sebagai Kondotel Rich Prada yang diterbitkan Dinas Cipta Karya pada tahun 2011 diatas lahan seluas 21.240 m2. Dengan ramainya pemberitaan The Rich Prada Hotel terkait Loker, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung menegaskan bukan ranah mereka. Namun karena persoalannya berlanjut pada pengecekan izin hotel, maka dipastikan semestinya hotel di Kawasan Pecatu ini belum boleh beroperasi. Dijelaskan Aryawan, secara tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Badung sifatnya hanya menunggu masyarakat atau pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin dalam rangka berinvestasi di Kabupaten Badung. Tentunya investasi yang dilakukan harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemkab Badung termasuk peraturan secara nasional. “Kondotel Rich Prada mulai tahun 2011 setelah mendapatkan IMB harus ditindaklanjuti dengan pembangunan kontruksi, setelah pembangunan sesuai ketentuan dan SOP setiap usaha tentunya harus memiliki izin operasional karena sebuah usaha yang melaksanakan aktifitas di Kabupaten Badung itu tidak cukup memiliki IMB saja,” tegasnya.

Ditegaskan lagi, The Rich Prada Hotel semestinya mengurus 7 buah izin runtutan yang juga harus dimiliki terdiri dari tanda aftar perusahaan (TDP), izin pengolahan limbah cair, izin pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun), izin laik sehat, izin Siup MB (jika memiliki restauran atau bar yang menjual produk minuman beralkohol) serta harus memiliki persetujuan penggunaan bangunan (PPB) didukung pertelakan atau pemecahan sertifikat strata title dan terakhir harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata karena kondotel tergolong jasa pariwisata. “Jadi kapan persis mulainya operasional hotel tersebut kami sendiri tidak melakukan satu pemantauan langsung. Jika mereka tidak mengajukan izin kami tentunya tidak bisa mengetahui apakah kontruksi bangunan sudah siap untuk diajukan izin atau belum. Secara resmi hotel tersebut belum pernah diberikan izin untuk operasional, secara dokumen legal sama sekali belum memiliki izin operasional sehingga kami menyatakan itu belum layak untuk beroperasi,” jelasnya.

Secara terpisah, Praktisi Pariwisata A.A. Bagus Tri Candra Arka sangat menyayangkan The Rich Prada Hotel beroperasi sebagai hotel bintang 5 namun kenyataannya belum mengantongi izin operasional. Didukung pelayanan prima yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Badung semestinya investor sudah merasa sangat dipermudah dalam proses pengurusan izin sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Saya apresiasi secara positif perizinan Badung sudah ada peningkatan signifikan, semestinya pengusaha tidak ada masalah dalam urusan perizinan. Kalau begini kan timbul pertanyaan apa hotel itu sudah bayar pajak,” ungkap pengusaha muda yang akrab disapa Cok Arka itu.

Dewan Pembina Hipmi Bali ini juga memperkirakan kesalahan ini murni dilakukan pihak manajemen The Rich Prada Hotel yang tidak mengurus izin operasional. Persoalan ini dinilai sangat janggal ditengah semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Badung kepada masyarakat dan pengusaha khususnya. Karena dipastikan tidak memiliki izin operasional bisa disimpulkan hotel yang terletak di Pecatu ini juga tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang harus didukung Nomer Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai dasar pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. “Jelas dia tidak punya izin operasional gimana dia mau bayar pajak. Dasar bayar pajak dengan pengurusan TDUP dan harus memiliki NPWPD sebagai dasar pemungutan pajak. Ya kalau tidak punya bagaimana pajaknya bisa kita pungut, pasti ada kebocoran,” sentilnya.

Pengurus Kadin Bali asal Kerobokan ini juga menegaskan di tengah persaingan dunia usaha yang begitu ketat serta harus memiliki legalitas lengkap. Pemilik usaha dalam membangun usahanya tidak mungkin berani beroperasi tanpa izin karena bisa disampaikan usaha tanpa izin sama haknya membunuh masa depan investasi yang sudah dibangun. Bila hal ini terjadi dipastikan usaha di bidang pariwisata apalagi perhotelan tidak akan berani menjadi bagian dari anggota PHRI. “Pengusaha tidak akan berani mempertaruhkan investasi besar yang sudah dibangun karena masalah izin. Kecuali izinnya lebih besar dari investasi. Tapi saya rasa ini bukan masalah dan harus ditelusuri di intern perusahaan. Kalau di tempat kami malah dipasang sistem online sehingga tamu yang menginap langsung membayar pajaknya dan ini merupakan terobosan yang memoermudah pengusaha. Kondisi ini sama halnya dalam pengurusan izin di Badung, kalau sudah sesuai aturan itu yang diharapkan pemerintah dalam memajukan pembangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Badung,” pungkasnya. 016

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Hanya Kantongi IMB Kondotel, The Rich Prada Hotel Langgar 7 Ijin Operasional

  • 24/11/2018 pada 1:00 PM
    Permalink

    The Swansea board are already reviewing Francesco Guidolin’s position at the Liberty Stadium, just five games into the new season, as in-house issues threaten to derail their campaign. Francesco Guidolin fighting to keep Swansea job after just nine months in charge due to strained relationship with his players and training concerns

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!