Hak Atas Merek Bisa Jadi Jaminan Kredit, Agus Kurniawan Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di Unud

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- I Gede Agus Kurniawan, SH.,SS.,MH meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana (Unud) Denpasar, setelah dinyatakan lulus dalam Ujian Terbuka dan Promosi Doktor Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud, Senin (2/4/2018).

Agus meraih predikat Cum Laude dengan IPK 3,9, setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Model Pengaturan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak (Fidusia) Pada Perbankan Studi Komparatif Pada Negara Maju dan Negara Berkembang”.

Terdapat delapan penguji Disertasi putra kelahiran Singaraja, 27 Agustus 1963 itu, yakni Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum,(ketua Penguji), Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D (Promotor), Dr. I Made Sarjana, SH.MH (Ko Promotor I), Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum (Ko Promotor II), Prof.Dr. Irwansyah, SH.,MH (Penguji Eksternal), Prof.Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum (Penguji), Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH (Penguji) dan Dr. I Ketut Westra, SH.,MH (Penguji).

Dikonfirmasi usai Ujian Terbuka tersebut, Agus menjelaskan hasil penelitian dalam Disertasinya. Menurut dia, perlindungan terhadap merek dan Hak Kekayan Intelektual (HKI) yang lainnya sangat penting terutama bagi negara-negara berkembang di masa depan.

“Karena merupakan instrumen baru yang patut dikelola dengan baik, dalam kaitannya dengan dunia perdagangan internasional,” katanya.

Agus menjelaskan, serupa dengan hak cipta dan paten, merek sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga merupakan salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud (intangible assets).

Dalam hal ini, kata dia, merek juga mempunyai hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas merek yang dimiliki oleh pemiliki merek.

“Oleh karena merek dengan hak ekonominya bisa memberikan keuntungan secara finansial, maka merek juga dapat seyogyanya dipakai sebagai obyek jaminan. Di beberapa negara, hak atas merek dapat dijadikan jaminan kredit pada perbankan,” jelasnya. Agar hak atas merek bisa dijadikan jaminan kredit di perbankan maka ke depan perlu dituangkan dalam produk legislasi.

Agus menyebutkan dua simpulan dari Disertasinya. Pertama, model pengaturan hak atas merek (intangible asset) sebagai jaminan dalam kegiatan perbankan pada negara maju dan negara berkembang, berdasarkan analisis konteks, bahwa negara-negara tersebut sudah memiliki konsep, kebijakan dan konten pengaturannya yang mengarah kepada HKI sebagai jaminan pada perbankkan.

Ketidaksamaan karakter dari pengaturan jaminan atas HKI, khususnya hak atas merek dari beberapa negara, dalam penerapannya di Indonesia memerlukan eliminasi karakter sejauh berkenaan dengan karakter yang tidak sama.

Kedua, konstruksi model pengaturan jaminan kebendaan (fudisia) terkait hak atas merek dalam kegiatan perbankan di Indonesia pada masa yang akan datang, adalah model pengaturan yang mengarah kepada model kebijakan yang bersinergi dengan instansi terkait yang saling mengkait satu dengan yang lain, untuk membantu penyelenggara negara dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan HKI.

Di antaranya adalah a) penormaan secara eksplisit tentang keberadaan benda tak berwujud (merek) sebagai jaminan pada UU jaminan Fudisia; b) Kejelasan penormaan hak kekayaan intelektual (intangible assets) sebagai jaminan Fudisia pada UU Perbankan; c) Pengaturan Good Governance berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan hak atas merek sebagai bagian dari HKI sebagai jaminan Fudisia pada Kemenkumham (Ditjen AHU dan Ditjen KI);

d) Penormaan mekanisme pemenuhan standar dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Kuangan terkait jaminan HKI khususnya hak atas merek, dalam penyisihan penghapusan kualitas aktiva bank dan penilaian kualitas aktiva bank umum atau cadangan kerugian penurunan nilai; e) Penormaan mekanisme penilaian, pendekatan penilaian dan badan yang berwenang terkait hak atas merek sebagai bagian dari HKI sebagai jaminan kredit perbankan.

Dari hasil penelitiannya, Agus merekomendasikan dua hal. Pertama, Pemerintah beserta DPR dalam membentuk produk legislasi terkait visi HKI, bahwa dalam memahami hukum harus dipahami substansinya. Pengaturan HKI Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengambil perbandingan elemen model Singapura, seperti halnya membentuk panel penilai HKI independen, memperkenalkan standar penilaian, dan mendukungnya dengan jaminan dari pemerintah untuk pinjaman dengan jaminan HKI

“Kedua, ada Kementerian dan Departemen terkait, dibutuhkan adanya program sinergi terpadu, bertujuan memotivasi pengusaha UMKM dalam peningkatan jumlah pemilik hak atas merek, demi tercapainya HKI yang menyejahterakan rakyat,” pungkas Agus. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *