Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kemenaker RI  Garap SDM dan Regulasi

posbali.id
Menaker RI, M. Hanif Dhakiri dalam pembukaan Forum Hubungan Industrial di Sanur, Denpasar, Senin (8/10).

DENPASAR, posbali.id – Era Revolusi Industri 4.0 memberi peluang yang besar bagi Indonesia untuk menjelma sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya pengguna jaringan internet di Indonesia yang mencapai 143 juta penduduk (data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017).

Demikian dinyatakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI), M. Hanif Dhakiri dalam pembukaan Forum Hubungan Industrial di Sanur, Denpasar, Senin (8/10). Indonesia, katanya, harus bisa memanfaatkan potensi-potensi tersebut dengan sebaik-baiknya. Terlebih, pada 2020 Indonesia mulai memasuki fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

“Pemanfaatan teknologi digital akan berdampak positif mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin e-commerce, start up, dan pengembangan ekonomi digital lainnya,” katanya.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi ekonomi juga akan berdampak pada perubahan dan pergeseran tenaga kerja. Sebagaimana hasil studi McKinsey (2016) yang menyatakan dalam 5 tahun ke depan 52,6 juta lapangan pekerjaan akan tergantikan oleh otomatisasi, mengikuti global trend. Di sisi lain, teknologi digital juga akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun ke depan, dan mayoritas berada pada sektor usaha jasa.

“Untuk itu upaya menyiapan tenaga kerja yang terampil adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi dan dimitigasi secara tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital,” ucapnya.

Pihaknya telah mengupayakan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program Revitalisasi, Rebranding dan Re-orientasi, mengembangan program magang yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi digital yang didukung kurikulum sesuai Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta standar internasional, serta menata sistem pasar kerja yang fleksibel melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Tatanan hubungan industrial juga harus mampu merespon dampak perubahan dari ekonomi digital. Kami pun mengambil langkah dengan menyiapan regulasi di bidang hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital, menyiapkan Mediator Hubungan Industrial yang berintegritas, professional, dan inovatif, serta mengembangan dialog-dialog Sosial Bipartit dan Tripartit untuk mengatasi permasalahan dan  sengketa hubungan industrial,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratni berharap kerjasama Tripartit antara unsur pekerja, pengusaha,  dan pemerintah dapat terbentuk di setiap wilayah dan berperan secara efektif, serta berkontribusi dalam pembangunan ketenagakerjaan, dan perekonomian secara umum. Sehingga, diharapkan akan berdampak pada pengurangan pengangguran.

“Arah kebijakannya pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali berorientasi pada pemenuhan  kebutuhan krama Bali yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, yang spesifik dalam bidang pertanian modern, pariwisata, industri kreatif berbasis budaya, arsitektur dan design pengobatan tradisional, budaya, spa dan lain-lain,” pungkasnya. eri

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!