Hadapi Indeks Kejahatan Mengkhawatirkan, Sinergitas Masyarakat-Aparat Diperlukan

posbali.id
Pelaku kejahatan yang berhasil dibekuk jajaran Polresta Denpasar

DENPASAR, posbali.id  – Angka tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Denpasar selama 11 bulan terakhir (Januari-November 2018) terbilang tinggi.

Berdasarkan data yang dirilis Selasa (18/12), tercatat ada 1.583 laporan diterima Polresta Denpasar selama rentang waktu tersebut. Jika dirata-ratakan, kurang lebih ada empat sampai lima laporan kejahatan yang diterima per hari.

Merujuk data tersebut, Kriminolog Universitas Udayana, Dr. Gde Made Swadharma, SH, MH, menilai angka kejahatan di wilayah hukum Polresta Denpsar sudah cukup meresahkan. Dalam pengamatan beberapa tahun terakhir, angka kejahatan juga kian meningkat.

“Kasus yang terjadi di Denpasar sebagai ibukota Bali, kita rasakan tendensinya memang cukup naik dibandingkan tahun 2015, 2016, dan 2017. Sekarang di akhir tahun ini, dilihat datanya cukup tinggi pula, persentasenya cukup meresahkan,” katanya saat ditemui di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Rabu (19/12) siang.

Data yang dimiliki kepolisian juga bukan data keseluruhan tindak kriminal. Dalam statistik kriminal, data yang dimiliki penegak hukum hanya data yang dilaporkan oleh masyarakat. Di luar data tersebut, masih ada kejahatan tersembunyi (hidden crime) yang tidak terdeteksi maupun tidak dilaporkan oleh masyarakat.

“Melihat hal tersebut, dari perspektif kriminologi jumlahnya bisa lebih banyak dari data saat ini,” tambahnya.

Angka kejahatan yang muncul tidak terlepas dari posisi Denpasar sebagai ibukota Bali, terlebih Polresta Denpasar juga membawahi sejumlah titik pariwisata penting di Bali Selatan yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Badung. Migrasi penduduk ke titik-titik tersebut tentu akan sangat tinggi, baik yang memiliki keahlian maupun yang minim keahlian.

Pemerintah yang belum bisa memaksimalkan menyediakan lapangan kerja bagi semua kalangan akan memunculkan persaingan ekonomi yang keras, sementara tuntutan hidup akan terus meningkat.

Kesulitan ekonomi dan upaya mempertahankan hidup itulah yang kemudian akan memicu tindak kejahatan. Sehingga, titik-titik di wilayah hukum Polresta Denpasar memang terbilang kompleks dan rentan kejahatan, terutama permasalahan narkotika yang diamati senantiasa “berjaya” dibandingkan kasus kriminal lainnya.

“Kalau kita lihat, pasti narkotika paling tinggi, termasuk di dalamnya curat, curas, dan curanmor. Kasus narkotika tinggi karena dari aspek ekonomi sangat menguntungkan pengedarnya. Namun, dari segi kriminalnya, narkotika itu bisa memunculkan kejahatan baru pada pemakainya, bisa berupa pencurian, kekerasan, itu berlanjut,” jelasnya.

Dr Gde Made Swadharma, SH, MH

Sinergitas Bersama

Dr. Gde Made Swadharma mengatakan, kunci menghadapi indeks kejahatan yang semakin tinggi di Kota Denpasar dan sekitarnya adalah sinergitas bersama antara masyarakat dan aparat keamanan.

Peluang-peluang tindak kejahatan yang pada dasarnya diciptakan oleh masyarakat hendaknya ditekan sekecil-kecilnya. Masyarakat wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap segala macam tindak kejahatan.

“Melihat angka kejahatan yang tinggi,  sebaiknya kesadaran dan kewaspadaan bersama ditumbuhkembangkan di dalam masyarakat dan juga di lingkungan. (Sebab), keamanan dan kenyamanan tidak hanya tanggungjawab kepolisian, melainkan harus ada peran masyarakat dan lingkungan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, salah satu yang paling sederhana adalah terjadinya kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang juga relatif tinggi di Denpasar. Curanmor terjadi lantaran para pelaku telah memiliki strategi memanfaatkan ketidakwaspadaan pemilik kendaraan, seperti tidak mengunci kendaraan dengan baik, meninggalkan kunci kendaraan, dan lain sebagainya. Alhasil, para pelaku ini dapat dengan mudah melakukan aksinya.

Di sisi aparat keamanan, ia menilai agar Polri tetap mengambil langkah-langkah kooperatif, seperti operasi-operasi dan razia secara teratur. Dalam situasi tertentu, ia pun menyarankan tidak hanya melibatkan Polri, namun juga dengan sinergi bersama TNI. “Dalam hal situasi-situasi penting, TNI harus dilibatkan untuk menjaga keamanan secara keseluruhan. Semua aspek keamanan harus dilibatkan,” tandasnya.

Upaya terakhir yang dapat diambil adalah pelibatan aspek-aspek organisasi sipil seperti pecalang dan kemanan lingkungan (kamling) yang selama ini dinilai telah berjalan cukup baik di Bali. “Sebaiknya diupayakan keamanan masing-masing lingkungan secara lebih efektif, apa itu pecalang, kamling, dan hendaknya juga bekerjasama dengan aparat terdekat, ada Babinsa dari TNI, ada Babinkabtibmas dari Polri. eri

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!