GWK diharapkan bisa bersinergi dengan Desa Adat ajegkan Seni dan Budaya

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Rampungnya patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) tidak dipungkiri membuat pihak Desa Adat Ungasan juga ikut berbangga, sebab secara tidak langsung hal tersebut sekaligus mempromosikan dan memperkenalkan Desa Adat Ungasan ke seantero dunia. Namun dengan adanya GWK yang sekarang dikelola oleh manajemen Garuda Adhi Matra dan Alam Sutera, hal tersebut diharapkan bisa bersinergi dengan pihak desa adat Ungasan. Sebab keberadaan GWK ada di wilayah Desa Adat Ungasan, yan secara otomatis mengikat GWK masuk kedalam aspek Tri Hita Karana yang ada di Desa Adat Ungasan. “Desa adat ini kan ada wewidangannya (wilayahnya), secara tidak langsung GWK diikat oleh kahyangan tiga di Desa Adat Ungasan, apalagi itu sudah diplaspas,”ujar Bendesa Adat Ungasan, Wayan Disel Astawa ditemui Kamis (9/8).

 

Dengan rampungnya patung GWK, filosofi dari perwujudan Dewa Wisnu tersebut diharapkan benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak manajemen. Dimana dalam konsep agama Hindu, Wisnu yang diangkat dalam sosok patung GWK merupakan dewa pemelihara atau dewa kemakmuran. Seyogyanya hal itu harus benar-benar diimplementasikan, jangan sampai melenceng dari filosofi dewa wisnu yang sekarang dijadikan ikon Indonesia bahkan dunia. Sebab ada pertanggungjawaban secara moril, saat manajemen mengangkat dewa wisnu. “Harapan kami, sesuai dengan adanya patung Dewa Wisnu di GWK, beliau bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat Desa Ungasan. Sama dengan harapan pak Gubernur dan pekerja yang ada di GWK. Konsep Tri Hita Karana ini kita harap benar-benar diterapkan oleh manajemen GWK, sebab ada keseimbangan yang perlu dijaga, dipelihara dan dibina dengan baik. Baik keseimbangan hubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia dan lingkungan,”paparnya.

 

Menariknya selama 28 tahun beroperasi, diketahui bahwa pihak manajemen GWK ternyata belum pernah merealisasikan pemberiaan dana CSR tetap kepada Desa Adat Ungasan. Padahal hal tersebut diakui telah termuat dalam amdal yang dibuat pihak GWK. Pada awalnya pihaknya masih bisa memaklumi hal tersebut, pada saat GWK baru dirintis. Namun karena sekarang GWK sudah berkembang pesat, dengan kunjungan perhari  bisa mencapai 3000 orang, maka.sudah selayaknya pihak manajemen diminta merealisasikan komitmen CSRnya. Apalagi secara undang-undang, diketahuinya CSR itu wajib diberikan sebagai kontribusi kepada masyarakat penyanding. Azas kemanfaatan GWK sendiri diharapkan bisa dipetik oleh masyarakat desa, jangan sampai tercitrakan GWK hanya bisa mengail sesuatu dari lahan seluas 60 hektar di Desa Adat Ungasan. “Sudah kita sempat bicarakan MoU tentang CSR itu, tapi katanya susah bagi mereka untuk memberikan CSR kepada desa. Ini kan aneh, sebab dengan salah satu banjar mereka sudah ada CSR nya. Tapi kenapa dengan desa yang notabene representasi masyarakat lebih luas, dengan mewakili 15 banjar yang ada di Ungasan ini kok tidak bisa,”sebutnya.

 

Selama ini terkait penyerapan tenaga kerja tidak dipungkirinya hal itu sudah direalisasikan pihak GWK, namun pemberdayaan itu bukan hanya dari sektor tenaga kerja. Namun juga di sektor lain yang berupa CSR. Apalagi GWK bentuknya adalah cultural park (taman budaya), sudah seyogyanya pemberian CSR tersebut bisa diarahkan berupa pemberian dana CSR tetap. Sehingga Desa Adat selaku lembaga pelestarian adat, seni dan budaya ini tetap ajeg, sebab hal itu juga untuk mensuport keberadaan GWK itu sendiri..Dimana hal itu merupakan bentuk hubungan timbal balik, yang sangat bagus. Dimana adat, budaya dan seni bisa lestari dengan peran dari GWK selaku cultural park. “Kita harap GWK ini jangan hanya menjadi slogan dan lay out semata, tapi perhatian GWK terhadap desa dan kegiatan desa tidak pernah diperhatikan. Jika mereka sulit menganggarkan dana CSR, itu kan bisa dilakukan dengan menyelipkan dana kontribuai melalui tiket masuk GWK. Saya rasa itu tidak akan membuat GWK merugi,”sentilnya.

 

Pihaknya berharap kedepannya pihak manajemen GWK bisa lebih membuka diri kepada Desa Adat Ungasan. Dalam artian pelibatan dalam setiap kebijakan yang berupa saran dan masukan demi kebaikan bersama. Ia berharap kepada pihak juga bisa menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan desa adat. Jangan seolah mengiyakan saja kata atasannya, namun enggan berjuang untuk kepentingan masyarakat desa. Padahal pihak HRD diketahuinya merupakan orang Bali, yang tentunya mengetahui kesulitan desa adat. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!