Gubernur Lantik Dua Pejabat Pemprov NTB jadi Penjabat Bupati Lobar dan Lotim

posbali.id

MATARAM, POSBALI.ID – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi melantik dua orang Penjabat sementara bupati Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim) pada Rabu (14/2) sore, kemarin. Pelantikan Pj Bupati dua daerah yang menghelat Pilkada Serentak itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  tertanggal 13 Februari 2018, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Gubernuran NTB di Kota Mataram.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD NTB TGH. Mahally Fikri, Sekda Lobar, Kapolres Lobar dan Lotim, serta pejabat teras lingkup pemprov NTB. Bahkan, kandidat petahana Fauzan Khalid ikut pula menyaksikan kegiatan yang dimulai sekitar pukul 15.30 WITA itu.

Usai melantik Pj Bupati Lobar HL. Saswadi yang juga Kadis Koperasi dan UKM dan Pj Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik yang menjabat Kadis Sosial NTB itu. Gubernur mengaku, pelantikan dua penjabat sementara bupati ini merupakan konsekuensi atas pelaksanaan UU Pilkada yang mengharuskan calon bupati yang maju kembali sebagai kandidat petahana harus mengajukan cuti diluar tanggungan negara.

“Tugas dan kewenangan seorang penjabat sementara bupati itu adalah limitation,” ujar Gubernur dalam sambutannya, kemarin.

Menurutnya, masa kerja dua orang penjabat sementara bupati itu merujuk SK Mendagri, dimulai sejak tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2018. TGB menekankan, ada lima tugas pokok yang harus tetap dipegang oleh para penjabat bupati tersebut. Yakni, melaksanakan tugas pemerintahan, menciptakan kenyamanan dan ketertiban. Selanjutnya, menfasilitasi pelaksanaan Pilkada kabupaten dan provinsi. Berikutnya, menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan melakukan proses mutasi di semua jenjang jabatan.

“Tapi, khusus mutasi itu harus tetap ada persetujuan dari Mendagri. Jadi, tidak bisa gegabah melakukan mutasi terlebih dahulu, sebelum ada pertimbangan dan izin dari Kementrian Dalam Negeri,” jelas Gubernur.

Dalam kesempatan itu. TGB mengingatkan, agar netralitas ASN agar menjadi pokok kinerja dari seorang tugas penjabat sementara bupati. Pasalnya, di Lobar dan Lotim, justru telah muncul adanya kekhawatiran ASN telah mulai ikut-ikutan berpolitik praktis.

Ia menuturkan, jika ASN berpolitik praktis, maka akan sangat mengganggu tugas pemerintahan yang sedang dilaksanakan, serta akan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat secara luas.

“Penjabat bupati harus mampu menjaga ASN. Jika sudah dalam aturan itu tidak boleh ya, diikuti saja dan jaga kehati-hatian itu,” ucap Gubernur.

TGB menambahkan, agar kedua pejabatnya itu harus mulai aktif turun ke bawah guna bersilaturahmi ke seluruh simpul-simpul masyarakat, para tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) di dua wilayah Lobar dan Lotim.

“Jadilah, peneduh dan pengayom dalam memimpin satu wilayah. Insya Allah, saya yakin mereka berdua ini puna kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk mewujudkan pesan-pesan yang saya amanahkan dalam jabatan yang dipegang saat ini,” tandas Zainul Majdi.

Sementara itu, Penjabat sementara Bupati Lobar HL. Saswadi memastikan akan siap melaksanakan tugas dan amanat yang dikehendaki oleh Gubernur NTB itu. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai kepala dinas di Lobar. Saswadi mengaku, telah mengenal watak dan karakter para pejabat di Gumi Patut Patju tersebut.

“Insya Allah, setiap apel dan rapat pimpinan SKPD di Lobar, saya akan undang Bawaslu untuk ikut menjadi pembicara guna mengawal netralitas ASN dalam Pilkada Lobar kali ini,” ujar Saswadi. 031.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *