GTI Nilai Sistem Birokrasi di Gianyar Parah

posbali.id

GIANYAR, POS BALI ONLINE – Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) cabang Gianyar, Pande Mangku Rata, menilai sistem birokrasi di Giayar parah. Karena adanya banyak pelanggaran yang terjadi, kebijakan tidak sesuai mekanisme dan terkesan tidak mengikuti acuan-acuan baik dari Gubernur Bali, Menteri Dalam Negeri, termasuk aturanaturan ASN.

Mangku Rata, mengatakan, Pemkab Gianyar terkesan melabarak banyak aturan. Sebagai contoh, pelaksanaan mutasi jabatan. Dalam pelaksanaanya sepertinya tidak melihat profesionalisme dan tidak memperhatikan Daftar Urut Kepangkapatan (DUK). “Sekarang ini kesannya asal tunduk dan loyal kepada pimpinan akan mendapatkan jabatan,” ujarnya, Minggu (7/8).

Selain itu, tambah dia, juga penempatan pejabat bukan pada keahlian atau latar belakang pendidikan. Seperti di Dinas Kesehatan, justru banyak yang latar belakangnya tidak bidang kesehatan. Begitu juga di Dinas Peternakan dan Dinas Pendidikan. “Banyak pos-pos yang ditempati oleh pejabat yang latar belakangnya tak sesuai dengan dinasnya,” ungkap Mangku Rata.

Termasuk di PDAM Gianyar, sampai saat ini kurang lebih dari 6 bulan Badan Pengawas (BP) kosong. Artinya, kata dia, selama sekian bulan tersebut tak ada pengawasan internal di PDAM Gianyar. Hal ini, menurutnya akan berdampak pada kebijakan-kebijakan direksi tanpa ada pengawasan dan ini merupakan peeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. “Tanpa ada BP, maka kebijakan Direksi tak ada yang mengawasinya,” tegasnya.

Sesuai aturan, semestinya rekrutmen direksi berdasarkan usulan BP. Oleh karena itu, maka semestinya BP dibentuk terlebih dahulu sebelum merekrut direksi. Tetapi kenyataanya di PDAM Gianyar, ada direksi tetapi tidak ada BP. “Ini benar-benar menyalahi aturan,” ujarnya lagi.

GTI Gianyar mengarapkan anggota DPRD Gianyar melakukan tindakan dalam fungsi kontrolnya, tak sebatas wacana saja. Selama ini dewan terkesan mandul, karena hanya beberapa anggota saja yang berani menyuarakan kepentingan rakyat. Disisi lain, Mangku Rata mengungkapkan, adanya isu yang terdengar, di mana banyak anggota dewan membawa rekanan terkait proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) maupun tender. Terkait masalah ini, GTI akan mengevaluasi dengan mencari data-data terlebih dahulu.

“Kami akan awasi ketat, agar penggunaan APBD tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada kejanggalan yang berbau korupsi akan kami bawa ke ranah hukum,” pungkas Rata. 011

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!