Gagasan dan Terobosan SGB Melanjutkan Bali Mandara Jilid III

UNTUK mewujudkan pemerintah yang bersih, perlu pengelolaan tata pemerintahan yang bagus.

6. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Dalam pandangan SGB, meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara (ASN), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi melalui pendidikan, pelatihan, dan kordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, mewujudkan kehidupan politik pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendaparkan kepercayaan dan dukugan masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan yang prima, sejalan dengan prinsip clean goverment dan good governance.

“Meningkatkan kualitas aparatur, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, sehingga dalam membuat perencanaan yang aspiratif serta menjalin kerjasama antar berbagai sektor,”kata SGB sembari menjelaskan, pemerintah perlu mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih perlu diupayakan sistem informasi manejemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai informasi dalam pembuatan kebijakan

Sistem integritas yang kokoh, diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih berwibawa dan memiliki kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut SGB, integritas merupakan isu penting yang harus ditindaklanjuti sekaligus dijadikan sebagai sikap dan komitmen oleh segenap Aparatur sipil pemerintah, termasuk para pejabat tanpa kecuali untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi.

Selain menginginkan integritas yang kokoh, SGB juga mengingatkanASN yang mengikuti pelatihan atau pendidikan harus bertanggung jawab terhadap hasil yang ia dapat, dan diterapkan di lingkungan kerjanya.”Dengan mengikuti pelatihan ASN dapat mengetahui hal mana yang baik dan yang buruk serta dapat memahami anti korupsi dan gratifi kasi,”ucapnya.

Menurut SGB, belakangan ini korupsi sudah ibarat kanker kronis. Pemberantasan sel tumor sudah tidak cukup lagi, akan tetapi upaya-upaya jangka pendek penindakan, bisa memberantas tetapi tidak mencegah tumbuhnya bibit-bibit baru korupsi.

Untuk itu, lanjut SGB harus ada langkah memperkecil dan meminimalisir terjadinya korupsi maka perlu melakukan pengembangan karakter dan budaya anti korupsi yang tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang nantinya tidak mengijinkan dirinya untuk melakukan korupsi.

Di dalam diri ASN mesti ditanamkan nilai-nilai anti korupsi sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa memiliki nilai-nilai atau prinsip tersebut tidak mungkin dapat tercapai tingkat efektifi tas dan produktifi tas yang tinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dapat memberikan positif bagi proses birokrasi.

SGB berharap, hubungan lintas sektoral atau lintas organisasi yang sudah terjadi di lingkungan pemerintah provinsi Bali yang tentunya sudah menghasilkan hubungan yang saling ketergantungan. Dengan demikian ke depan tercipta juga sinergitas dan koneksi antar organisasi yang ada Pemerintah Provinsi Bali.

Sinergitas antar organisasi dan lintas sektoral sering menjadi peluang untuk melakukan konspirasi untuk melaksanakan korupsi dalam bentuk kolusi yang selanjutnya akan membuat untuk pada pihak tertentu saja. Untuk menanggulangi hal seperti itu, diperlukan panduan untuk membuat pedoman penyususnan panduan komite integritas sehingga ada langkah untuk menekan kecurangan yang dilaksanakan pada lintas sektoral. poll

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *