FBN Bali: Maling Uang Negara, Hukum Mati Koruptor!

posbali.id

DENPASAR, POS BALI- Forum Bela Negara (FBN) RI DPW Bali mengaku sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Bahkan ada dugaan korupsi yang dilakukan berjemaah oleh anggota DPRD Medan dan DPRD Malang.

Ketua FBN RI DPW Bali Agustinus Nahak, SH.MH menegaskan, perilaku korupsi sangat memalukan. “Korupsi bisa menghacurkan bangsa ini,” tegas Agus Nahak saat dikonformasi melalui sambungan telpon, Sabtu (7/4/2018).

Di tengah wacana hukuman mati bagi kuruptor yang masih pro dan kontra, Agus Nahak menegaskan, pihaknya mendukung hukuman mati bagi koruptor di Tanah Air. “Koruptor supaya dihukum mati,” tegas Agus Nahak.

Ketua Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Bersatu Provinsi Bali ini mengatakan, penerapan hukuman mati bagi kuruptor untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang mencoba merampok uang negara. “Hukuman mati itu supaya ada efek jera buat para maling uang negara,” kata Agus Nahak.

Pengacara muda yang namanya melejit beberapa tahun terakhir ini mengatakan, setiap warga negara wajib untuk bela negara. Salah satu bentuk bela negara adalah menjauhi perilaku korupsi. Menurut dia, perilaku korupsi sudah masuk dalam kategori merusak negara, karena itu koruptor harus dihukum mati.

“Perilaku korupsi sangat bertentangan dengan Bela negara. Koruptor bisa mengahancurkan NKRI. Yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum mati,” tegasnya.

Menurut dia, perilaku korupsi sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Bahkan sudah ada UU khusus tentang Pemberantasan Korupsi. Koruptor seharusnya dihukum mati seperti yang diterapkan kepada pengedar narkoba dan teroris.

“Padahal ada UU khusus tentang pemberantasan korupsi, seperti narkoba dan teroris sudah banyak dihukum mati,” jelasnya.

Agus Nahak pun meminta setiap komponen masyarakat untuk menjauhi perilaku korupsi. “Kita harus jadi warga negara yang baik. Kita bisa bela negara dengan banyak cara. Bisa dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing, menjauh diri dari narkoba, korupsi dan lainnya,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *