Empat Fraksi Tolak Plt Sekda Gianyar

Dinilai Bertentangan dengan Aturan

 

GIANYAR, POS BALI ONLINE – Penunjukkan Plt Sekda Gianyar oleh Bupati Gianyar, AA Gde Agung Bharata, dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu, empat fraksi dari lima fraksi di DPRD Gianyar menolak keberadaan Plt sekda, I Made Wisnu Wijaya berdasarkan surat perintah tugas No. 800/3071/BKPSDM.

Sekretaris fraksi Gerindra DPRD Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai yang biasa disapa Gus Rai mengatakan, empat fraksi, yaitu fraksi Golkar (did alamnya terdapat PKPI), Demokrat, Gerindra dan Hanura-NasDem sepakat menolak keberadaan Plt sekda yang ditunjuk bupati. “Atas nama empat fraksi, kami sudah sepakat untuk menolak Wisnu Wijaya sebagai Plt Sekda Gianyar,” tegas Gus Rai mewakili empat fraksi di gedung DPRD, Jumat (25/8).

Dijelaskan Gus Rai yang juga Ketua Komisi II DPRD Gianyar ini, penolakan itu berdasarkan aturan PP 53/2010 dan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dua aturan itu tidak dijalankan dengan baik. “Di sana jelas, penunjukkan Plt itu harus sesuai dengan persetujuan gubernur, ini kan tidak ada,” jelasnya.

Menurut Gus Rai, penolakan itu akan berlangsung sampai jabatan Plt sekda ini dicabut.

Gus Rai menambahkan, sebanyak 24 anggota DPRD yang tergabung dalam empat fraksi di luar PDIP tidak akan pernah mengakui Wisnu Wijaya. “Apapun alasannya, tidak akan pernah diakui,” tegasnya. Apabila Wisnu Wijaya datang ke DPRD Gianyar, walaupun Wisnu mengaku datang sebagai asisten II, tetap tidak akan diterima oleh 24 anggota dewan. “Karena ini sifatnya melekat, tidak ada istilah datang sebagai asisten II, manakala datang, tidak akan diterima,” ancam politisi asal Lingkungan Sampiang, Gianyar ini.

Pihaknya juga tidak ingin bersinggungan dengan Plt Sekda Wisnu Wijaya dalam agenda apapun. “Jika bersikukuh, mungkin dewan tidak akan meladeni. Karena abal-abal. Lembaga ini tidak ingin berkonsultasi dan berkomunikasi dengan oknum yang sifatnya abal-abal,” tandasnya.

Wisnu Wijaya akan kembali diterima sebagai pejabat apabila jabatannya sebagai Plt sekda dicabut. “Tidak akan diterima, sampai Plt sekda dicabut, baru bisa diterima di DPRD,” terangnya.

Di tempat terpisah, Plt sekda, Wisnu Wijaya mengaku tidak tahu menahu adanya penolakan dari kalangan DPRD Gianyar. “Kebetulan saya tidak dengar itu, karena saya mewakili acara di Solo, acara pekan kerja nyata revolusi mental tahun 2017,” ujar Wisnu Wijaya.

Wisnu Wijata juga tidak bisa berkomentar panjang mengenai masalah itu. “Kita lihat nantilah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta, mengaku menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada bupati Gianyar. “Kami serahkan sepenuhnya kepada eksekutif,” ujarnya.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Giayar ini, urusan sekda terlepas mana benar dan mana salah, yang penting dewan harus berbuat untuk Gianyar. “Kami tetap berbuat untuk Gianyar,” pungkasnya. 011

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *