Dunia Bebas Rokok

posbali.id

Mpu Jaya Prema

KALAU sesuai rencana, mulai bulan depan harga rokok akan melejit sangat mahal, bisa dua atau tiga kali lipat dari harga sekarang. Sudah beredar infromasi di media sosial harga rokok dari berbagai merek, entah itu dari sumber resmi atau sekadar gosip media sosial, tak bisa dikonfirmasi. Bahwa harga rokok akan menjadi mahal itu sudah pasti.

Kenapa harga rokok dibuat mahal? Apakah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh-buruh di pabrik rokok? Atau meningkatkan taraf hidup petani tembakau? Ternyata bukan itu. Kenaikan harga rokok ini bukan kemauan produser rokok. Ini adalah maunya pemerintah dengan menaikkan cukai rokok yang jauh lebih tinggi. Apa pula maksud pemerintah, apakah untuk mendapatkan pemasukan dana dari cukai selain memperoleh pajak lebih tinggi? Ternyata juga bukan. Tujuannya sangat idealis yakni mengurangi jumlah perokok. Dengan membuat harga rokok mahal maka hanya orang-orang berduit saja yang bisa membeli rokok. Masyarakat yang hidupnya pas-pasan, apalagi berada di bawah garis kemiskinan diharapkan tidak lagi membeli rokok.

Rupanya pemerintah belajar dari program “plastik berbayar” yang diberlakukan di pasar-pasar moderen. Kantong plastik yang sebelumnya gratis, apalagi ada promosi yang berupa cetakan berbagai prooduk, “dijual paksa” ke konsumen dengan harga Rp200. Yang dituju pemerintah adalah para konsumen membawa sendiri tas yang tidak mengandung unsur plastik, supaya tidak keluar biaya untuk membeli kantong plastik. Ternyata konsumen yang datang ke pasar-pasar moderen tidak keberatan dengan membayar Rp200. Jadi sesungguhnya program ini tidak berhasil menekan sampah plastik, justru yang terjadi adalah kecurigaan tentang hasil penjualan kantong plastik itu, jatuh ke mana? Apa betul pasar moderen ini menyetorkan uang itu ke kas negara?

Kini harga rokok dinaikkan tinggi agar para perokok berat mengurangi konsumsi rokok dan perokok yang kelas ringan berhenti merokok. Ada berbagai penelitian bahwa tingkat kematian yang tinggi disebabkan oleh rokok. Ini benar karena yang terkena akibat dari asap rokok itu bukan cuma perokok, tetapi juga orang-orang sekitarnya yang disebut “perokok pasif”. Mereka ikut menerima asap walau bukan merokok. Ini bedanya dengan narkoba, misalnya. Kalau narkoba hanya yang mengkonsumsi saja yang kena, orang lain tak apa-apa. Kalau rokok tak bisa begitu karena asapnya menyebar lewat udara ke lokasi sekitar perokok itu.

Karena asap rokok juga dihisap orang yang bukan perokok, maka di berbagai negara termasuk Indonesia ada batasan bagi perokok atau yang disebut daerah bebas rokok. Dan no smooking area ini terus diperluas. Dulu di pesawat terbang masih ada kawasan dilarang merokok dan boleh merokok. Sekarang boleh merokok sudah dihapus. Begitu pula di ruang-ruang yang ada pendingin udara karena asap rokok tak bisa keluar dari ruangan itu. Para perokok ini dibuatkan ruang khusus dengan alat yang ada penyedot udara ke luar.

Pemerintah daerah juga membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang di suatu kawasan untuk merokok. Cuma Perda ini berbeda di masing-masing daerah, ada yang ketat dan ada yang tidak. Di Jakarta misalnya sangat ketat, di dalam bus angkutan kota dilarang merokok. Juga tempat-tempat umum seperti kawasan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, terminal dan sebagainya. Kalau terjadi pelanggaran akan terkena sanksi yakni denda uang.

Di Bali, Perda larangan merokok di kawasan tertentu juga sudah ada. Khususnya di rumah sakit dan sekolah. Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah sejumlah orang pernah ditangkap karena merokok di lingkungan rumah sakit. Mereka tak sekedar diberi peringatan, tetapi sudah mulai didenda. Orang yang kena denda itu kaget, karena mereka tidak tahu ada peraturan yang sudah memberikan denda bagi siapa saja yang merokok di tempat umum. Cuma pengawasan itu yang tidak konsisten, kadang ada dan kadang tidak. Pengunjung pun rupanya tak semua tahu kalau dilarang merokok, atau hanya tahu dilarang merokok di dalam kamar, di halaman dikiranya masih boleh.

Larangan merokok di tempat umum sudah dijadikan Perda Provinsi Bali sejak 2011. Peraturan Daerah ini melarang orang merokok di tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran, terminal, termasuk di tempat ibadah. Meski Perda ini disahkan DPRD Bali tahun 2011 namun tidak banyak masyarakat Bali yang tahu. Apalagi sosialisasi ada unsur pidananya. Lalu apa yang terjadi di lapangan? Di rumah sakit mungkin bisa tertib, tetapi di tempat umum seperti terminal, termasuk di pura, pelanggaran seperti hal yang biasa.  Tak ada pengawasan untuk menegakkan peraturan ini. Bahkan di sekolah-sekolah di desa, masih ada guru yang merokok.

Begitu pula di pura-pura yang letaknya di pegunungan, di mana udara dingin membuat orang banyak merokok, Perda itu sepertinya tak berlaku. Beberapa orang bahkan menyebutkan, lebih baik tidak datang bersembahyang ke pura kalau dilarang merokok. Apakah ini karena masih “belum terbiasa” atau karena umat kurang terlatih mengekang dirinya? Bisa kedua-duanya.

Tidak merokok itu termasuk pengendalian diri. Harus dipikirkan oleh pemuka agama Hindu, bagaimana supaya umat tidak merokok selama berada di pura. Ini selain untuk menegakkan Perda yang sudah dibuat, juga untuk menjaga kesucian pura itu sendiri dari asap yang bukan dari sarana yadnya. Umat haruslah diberi penyadaran bahwa asap yang bukan dari dipa dan dupa di dalam pura, fungsinya hanya mengotori kesucian pura.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) Bali, angka kemiskinan di Bali yang tinggi salah satu penyebabnya adalah konsumsi rokok. Pengeluaran rumah tangga di Bali berdasarkan penelitian BPS Bali tahun 2014, pengeluaran untuk rokok ini nomor dua setelah beras. Ini termasuk urutan tertinggi di Indonesia. Apakah dengan harga rokok yang dibuat mahal orang Bali masih tetap menjadi perokok berat?

Dunia yang bebas rokok, sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai badan dunia, nampaknya sulit terwujudkan di negeri ini, di mana wawasan dan pengertian tentang bahaya merokok belum begitu tinggi. Sudah berbagai hal dilakukan, pembatasan merokok lewat peraturan daerah, tak boleh ada iklan rokok di media massa maupun di baliho jalanan, rupanya tidak cukup. Sekarang harga rokok dibuat tinggi. Akankah efektif sementara masyarakat yang perokok dengan sinis berkata: “Kenapa tidak ditutup saja pabrik rokok?” Nah, inilah yang menjadi persoalan seolah-olah pemerintah itu bimbang, di satu sisi melarang orang merokok, di sisi lain mau mendapatkan cukai dari rokok. Bisa jadi angka kemiskinan di Bali makin bertambah, hanya karena rokok.  ***

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!