DPRD Setujui Pembangunan Gedung Kejari Badung

posbali.id

Dewan Usulkan Dilengkapi Pengadilan Negeri

 

DPRD Badung kompak menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung di kawasan Terminal Mengwi.

Selain menyambut baik rencana pembangunan Gedung Kajari, Dewan Badung juga mengusulkan agar dibangun Pengadilan Negeri (PN). Sehingga, masyarakat Badung yang mencari keadilan tidak harus berbondong-bondong datang ke Denpasar.

Rapat paripuna intern, Rabu (10/8) dipimpin langsung Ketua DPRD Putu Parwata, didampingi Wail Ketua Nyoman Karyana. Anggota DPRD secara kompak mendukung rencangan pembangunan Gedung Kejari Badung tersebut. Salah seorang anggota DPRD Badung I Nyoman Ardana mengusulkan sebaiknya juga dibangun Gedung Pengadilan Negari (PN). ‘’Kami mendukung rencana Pemkkab Badung membangun Gedung Kejari di Badung. Bila perlu harus dilengkapi Pengadilan Negeri pula,” usul Nyoman Ardana.

Tidak hanya itu, anggota lainnya juga mengusulkan ada Lembaga Permasyarakatan (LP). Sehingga, komponen keadilan di Badung lengkap. “Iya, kalau Jaksa saja ada tanpa pengadilan, tidak akan jalan. Begitu juga ada jaksa dan PN, tapi tidak ada penampungan LP setelah vonis tidak akan lengkap. Makanya ketiga komponen itu harus ada di masingmasing wilayah kabupaten,” kata Nyoman Oka Widyanta.

Dengan adanya lembaga tersebut, Oka Widyanta berharap masyarakat Badung tidak harus ke Denpasar lagi mencari keadilan. “Intinya kami setuju. Karena Badung sudah semestinya bisa berdikari. Biar tidak tergantung Kodya lagi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Nyoman Mesir. Anggota Komisi II ini minta Pemkab Badung tidak setengah-setengah membangun lembaga pengadilan. “Kejari yes, PN juga harus yes. Jangan tanggung-tanggung. Masak jaksanya di Badung diadili di Denpasar, kan lucu,” kata politisi Golkar itu.

Sementara Parwata selaku pimpinan Dewan menyatakan atas persetujuan seluruh anggota dewan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat rekomendasi atau surat persetujuan dukungan DPRD Badung atas pembangunan Gedung Kejari Badung.

Setelah gedung ini terbangun, maka gedung ini akan diserahkan ke pusat dalam bentuk hibah. Itu pun setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. “Tapi, ini baru surat dukungan saja dulu. Belum proses hibah. Setelah jadi baru proses penghibahan ini ditindaklanjuti,” ujarnya.

Mengenai desakan anggota agar Kejari dilengkapi PN, politisi asal Dalung ini pun mengaku setuju Kejari harus berdampingan dengan PN. Hanya saja kantor PN akan dibangun setelah Kejari rampung. “Hasil konsultasi kami di pimpinan dengan eksekutif memang ada rencana memfasilitasi pembangunan Pengadilan Negeri juga. Tapi, sementara diprioritaskan Kejari dulu, untuk tahun 2018 dan 2019 baru dilanjutkan untuk Pengadilan Negerinya,” tukas Parwata. nas/adv

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!