DPRD Bali Perjuangkan Aspirasi Organda, Kemenhub Luncurkan SPIONAM Permudah Ijin Bus AKAP

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID– Komisi III DPRD Bali menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, Jumat (9/2), untuk menindaklanjuti pengaduan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali ke DPRD Bali pada 5 Februari lalu, yang mengeluhkan pengurusan ijin bus AKAP (Antarkota Antarprovinsi) yang berbelit dan memerlukan biaya tinggi.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba didampingi seluruh anggota, di antaranya Kadek Diana, Wayan Adnyana, Wayan Disel Astawa. Mereka diterima oleh Kasubdit Angkutan Orang Kemenhub Syafrin Liputo, Kasi Angkutan Orang Rudi Irawan dan Kasi AO TDT, Astri Widiani.

“Kami menyampaikan aspirasi dari Organda dan bus AKAP se-Bali terkait pengurusan ijin AKAP dan operasional Terminal Mengwi,” kata Tamba.

Penjelasan Kemenhub, kata Tamba, bahwa izin bus AKAP menjadi kewenangan Pusat (Kemenhub). Kewenangan pusat itu tak bisa diberikan ke Pemerintah Daerah. Untuk memudahkan proses izin dan biayanya murah, Kemenhub sudah membuat sistem berbasis online, yang diberi nama SPIONAM (Sistem Penerbitan Ijin Online Angkitan dan Multimoda).

“Dengan sistem ini pengurusan ijin jadi lebih mudah dan murah, bisa dilakukan di manapun dan kapan pun karena berbasis online,” katanya.

SPIONAM itu rencananya akan dilauncing pada tanggal 25 Februari mendatang. Sistem tersebut sudah disosialisasikan ke Organda Pusat dan pengusaha di bidang transportasi orang. Setelah dilauncing, akan diberikan masa transisi selama 6 bulan. Sesuai keputsan Menhub, semua pengurusan ijin sudah berbasis online mulai November mendatang.

Sistem ini sudah memiliki SOP yang jelas, tinggal masuk ke website dan mengikuti langkah-langkahnya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diminta sistem. Sebagai dasar pelaksanaanya Kemenhub akan mengeluarkan Permenhub dan menyurati Gubernur dan Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia terkait keberadaan sistem tersebut.

Menanggapi penjelasan Kemenhub tersebut, Tamba menyampaikan bahwa pada tahun 2010 pengirusan ijin AKAP pernah menggunakan sistem online, namun susah untuk bisa masuk ke sistem tersebut. Ia meminta agar sistem SPIONAM yang akan dilaunching nanti tidak bernasib sama seperti sistem online sebelumnya.

“Kita harapkan jangan sampai masuk server, ada masalah. Harus siap perangkat IT-nya. Janji Kemetrian tiga hari data masuk sudah ada respon cek and ricek terhadap data masuk. Kerja harus tegas, lancar dan pasti-pasti. Kita akan monitoring server kementrian, lancar apa hanya omong aja, kita akan buktikan,” tegas Tamba.

Menurut dia, penjelasan yang disampaikan Kemenhub bahwa sistem yang sekarang sudah berbasis website dan android. “Jadi cukup menggunakan gadget untuk mengurus ijin bisa dilakukan, asalkan persyaratan yg diminta bisa dipenuhi. Untuk persyaratan yang disiapkan sama seperti yang dituangkan dalam Kemenhub 35 /2003 untuk angkutan dalam trayek, sedangkan yang tidak dalam trayek sesua Permemhub 108/2017,” jelasnya.

Bakal calon anggota DPR RI dari partai Demokrat dengan tagline TMS (Tamba Menuju Senayan), ini menegaskan, System online ini sebagai solusi membntu masyarakat dan pengusaha transport. “Masak urus ijin aja ke Jakarta dan belum tentu jadi hari itu juga. Bayangkan biaya tiket pesawat, penginapan dan ongkos lainnya. Dengan system yang baru itu diharapka benar dan menjadi solusi,” tegas Tamba.***

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *