Dinamika pengawasan kependudukan di Badung masih rancu

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Peranan partisipasi pengawasan masyarakat melalui komunitas adat dan swadaya tertentu, seolah digantung adanya. Pasalnya pengawasan swadaya yang dilakukan masyarakat kini belum jelas adanya, sementara pengawasan swadaya yang dilakukan desa adat kini tidak bisa dilaksanakan. Pasca adanya aturan cyber pungli, segala macam pungutan apapun dilarang adanya. Padahal sumbangsih tersebut adalah dana sukarela yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan dan penataan secara swadaya.

 

Kalau dikorek lebih mendalam, sebenarnya Pemkab Badung bisa mensiasati hal tersebut. Dengan syarat, hal itu harus didasari dengan aturan yang memungkinkan adanya peran partisipasi komunitas, untuk ikut serta melakukan pengawasan penduduk pendatang. Dasar tersebut berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang sudah selayaknya dibuat, mengacu pada petunjuk dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Yang mana didalamnya berisi terkait format bukti pendataan penduduk nonpermanen.

 

Sementara terkait Kartu Identitas Penduduk non permanen yang telah dikeluarkan formatnya oleh Pemkab Badung, hal tersebut menjadi kurang optimal fungsinya, jika diterapkan tanpa adanya Perbup terkait. Sebab dalam Pasal 21 Permendagri 14 Tahun 2015, didalamnya diulas terkait hak dan kewajiban penduduk nonpermanen, peran dan tanggung jawab pengurus RT dan RW atau sebutan lainnya dalam pendataan penduduk nonpermanen. Peran dan tanggung jawab mitra dalam pendataan penduduk nonpermanen, mekanisme koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pendataan penduduk nonpermanen. Pendataan penduduk nonpermanen serta pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data penduduk nonpermanen yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Jika perbup tersebut tidak dikeluarkan, maka hal tersebut bisa menjadi boomerang bagi aparat terbawah. Menyangkut hak dan kewajiban yang bisa diberikan pasca diberlakukannya kartu non permanen, begitu juga anggaran operasionalnya.

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, Nyoman Soka dikonfirmasi via telepon tidak menampik akan pentingnya pembentukan Perbup dimaksud. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Badung tidak dipungkirinya belum memiliki Perbup semacam itu. Kendati demikian, dengan adanya permen tersebut ia menilai pendataan pe duduk non permanen sudah bisa dilakukan. Sebab sudah selayaknya setiap petugas mengetahui siapa yang tinggal di wilayahnya. Namun terkait operasional kegiatan tersebut, pihaknya menilai hal itu bisa dilakukan di kecamatan. Namun memang harus ada dasarnya. Hal tersebut terkesan lucu, karena pada intinya pendataan bisa dilakukan jika ada operasional, sementara operasional memerlukan dasar. Sementara dasar berupa perbup itu belum ada sampai saat ini. “Ya, itu (penganggaran operasional pendataan penduduk permanen) memang harus ada dasarnya,” ucapnya.

 

Saat ditanya tentang pembuatan Peraturan Bupati terkait, pihaknya  mengaku akan menanyakan terlebih dahulu kepada kepala bidang terkait. Karena hal tersebut diakuinya merupakan suatu hal yang bersifat teknis. Namun ia memperkirakan format tersebut sudah ada dan pihaknya saat ini baru sedang sosialisasi ke desa-desa. “Permendagri 14 Tahun 2015 sebenarnya adalah sebuah aturan tergolong baru,”ucapnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!