Dilarang Gunakan LKS

posbali.id

Penegasan Kemendikbud kepada Semua Sekolah

 

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan melarang semua sekolah, negeri maupun swasta di Indonesia, menggunakan sistem pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Disdikpora di masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota harus tegas melarang sekolah SD, SMP dan SMA, masih menggunakan LKS, karena dapat mengibiri kreativitas siswa,” ujar Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi usai menghadiri dialog pendidikan di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (6/8) kemarin.

Menurut Didik, penggunaan LKS untuk siswa sangat tidak tepat karena dapat mengubah filosofi cara belajar siswa aktif menjadi pasif, sehingga sistem pembelajaran yang harusnya mengutamakan diskusi antar guru dan teman sejawat tidak berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, ia mengimbau pihak sekolah dan orangtua murid menolak membeli LKS ini. “Dengan cara belajar siswa aktif itu diharapkan pelajar dapat berinteraksi dan berdiskusi maupun berdialog dengan rekan-rekannya,” ujarnya lagi. Apabila siswa-siswi masih menggunakan buku LKS dalam sistem mengajar, maka para siswa hanya sekadar mengikuti isi dari LKS itu.

Terkait sanksi apa yang diberikan kepada sekolah yang masih menggunakan LKS ini, kata dia, pihaknya menegaskan dalam pemberian sanksi tersebut menjadi kewenangan Disdikpora dimasing-masing daerah dan kepala sekolah.

Selain itu, pihaknya juga melarang sekolah membeli buku LKS dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena sudah ada regulasi dari pemerintah yang mengatur hal itu. “Namun, apabila uang dana BOS itu dipergunakan untuk membeli buku kurikulum 2013 diperbolehkan” ujar Didik.

Pelarangan penggunaan LKS di sekolah oleh Kemendikbud yang sebenarnya telah disampaikan beberapa waktu sempat tak digubris pihak sekolah. Dari pantauan POS BALI, Jumat (5/8) lalu, sebagian besar sekolah di Kota Denpasar masih menggunakan LKS. Akibatnya, banyak orangtua siswa yang mengeluh dengan kondisi tersebut.

Misalnya Bu Made (46) yang anaknya bersekolah di salah satu SMPN di Denpasar mengaku cukup terbebani dengan pembelian LKS tersebut. “Lumayan terbebani, kan harganya ratusan. Harga per buku itu bervariasi, tergantung ketebalannya. Paling mahal IPA, Rp16.000.  Jika ditotal, semuanya Rp160.000,” ungkapnya.

Senada dengan Bu Made, Pak Gatra juga merasa kesal dengan hal tersebut. Menurutnya, pihak sekolah seharusnya menuruti peraturan yang ada. “Saya nggak ngerti, kan sudah ada buku paket. Di samping itu juga sudah dilarang sama Pak Anies (Anies Baswedan, mantan Medikbud), tapi masih saja mereka menjualnya,” ungkapnya.

Ditambahkan, pihak sekolah di tempat anaknya menuntut ilmu seakan memaksa untuk membeli buku LKS. Anaknya mengaku bahwa ada guru yang mengatakan, siswa yang tidak membeli buku LKS berarti siswa yang malas. “Anak digituin kan takut jadinya. Terpaksa beli dong,” jelasnya.

Salah satu guru yang enggan namanya disebutkan mengaku tidak enak dengan situasi tersebut. “Kami bisa apa. Tiba-tiba sudah ada LKS, ya kami pakai,” jelasnya singkat.

Seperti diketahui, Juli lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan baru mengenai pengadaan buku pelajaran yang direkomendasikan bagi sekolah. Penggunaan lembar kerja siswa (LKS) saat ini tidak diperbolehkan lagi sesuai Permendikbud Nomor 8/2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. ant/mur

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!