Diduga Plintir Petitum, Oknum PN Singaraja Dilaporkan ke Bawas MA dan KY

posbali.id

BULELENG, POSBALI.ID – Diduga karena memplintir posita (Dasar) gugatan maupun dalam petitum (permintaan) gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, dengan register perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PN.SGR bulan Mei 2017 lalu, 3 oknum Hakim dan satu oknum Panitera Pengganti di PN Singaraja Kelas IB, dilaporkan ke Hakim Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Untuk diketahui, sengketa Nomine yang terjadi dalam perkara itu berlangsung antara Made Surenaya dengan dua orang berkewarganegaraan Belanda yakni M. Andriessen dan F. H Van Dorst, yang diketahui pernah diperiksa oleh Imigrasi Kelas II Singaraja, karena diduga menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA) untuk berbisnis di Indonesia.

Wayan Mudita selaku Ketua Tim kuasa hukum dari I Made Surenaya sebagai Penggugat yang melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan register perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PN.SGR pada bulan Mei 2017 lalu mengatakan, ada beberapa klausul dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara No. 189 halaman 84, yang tidak pernah disebutkan dalam posita gugatan maupun dalam petitum, namun oleh majelis hakim menyatakan bahwa itu disebutkan.

“Isi Posita dan Petitum tidak sesuai dengan yang aslinya. Dikatakan, terlihat dengan jelas bahwa posita dan petitum yang ada dalam gugatan, bahwa tidak ada sama sekali kami menyinggung pembatalan sebuah sertifikat produk Badan Pertanahan Nasional (BPN, red),” ujar Mudita yang tergabung di kantor hukum Global Trust, Senin (23/4/2018).

Dijelaskan Mudita, pembatalan yang dinyatakan melawan hukum adalah akta otentik berupa perjanjian termasuk juga surat kuasa yang dibuat pihak Notaris. Sehingga baginya, tidak ada sama sekali meminta, pembatalan sertifikat hak milik (SHM). “Kami mengajukan permohonan untuk membatalkan akta-akta yang mengikat SHM. Kalau kami mengajukan permohonan pembatalan SHM, akan kami ajukan di PTUN bukan di Peradilan Umum. Ini sudah tidak benar,” jelas Mudita.

Dengan melihat pertimbangan hakim yang telah membaca dalil dalam gugatan terkait dengan kalimat dalam putusan tentang penggugat yang disebut meminta membatalkan SHM. Seharusnya kata dia, substansi gugatan sudah dimengerti dan tidak dibelokan kepada pembatalan sertifikat yang disadari bukan ranah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan salinan putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PN.SGR diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 5 Maret 2018, diketahui nama majelis hakim yakni Ni Luh Suartini, SH MH selaku Ketua Majelis Hakim, I Made Gede Trisnajaya Susila SH, dan Ni Made Dewi Sukreni SH. Yang kemudian dibantu Panitera Pengganti bernama, Nyoman Dana SH.

Dalam hal ini Mudita mengaku, tidak mengoreksi Isi Putusan, karena itu sebuah larangan. Namun yang dikoreksi adalah, etika dan kinerja majelis hakim yang memutus perkara tersebut. “Selain itu kami sudah melakukan banding terhadap putusan perkara ke Pengadilan Tinggi Bali, kami juga tuangkan isi pertimbangan putusan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta secara tertulis melalui surat,” ungkap Mudita.

Terkait hal itu Humas PN Singaraja, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya laporan itu. Hanya saja Bamadewa mengaku, masih belum mengetahui detail terkait substansi permasalahan dengan isi putusan perkara. “Untuk bisa mengklarifikasi ini, saya perlu membaca isi putusan itu, agar tidak salah saya mengartikan nanti. Masyarakat wajib mengetahui dan ini bagus untuk edukasi hukum bagi masyarakat,” pungkas Bamadewa yang juga salah satu hakim di PN Singaraja. 018

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!