Dewan Badung desak lakukan kajian ulang dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Kendati izin penyedotan pasir tersebut dikabarkan sudah mengantongi izin dari kementerian KKP. Namun kajian akan amdal penyedotan pasir laut di Sawangan dan Pandawa dinilai perlu dievaluasi kembali. Pasalnya izin yang dikantongi pihak PT PP, terkait aktifitas penyedotan pasir tersebut diketahui merujuk izin amdal yang dikeluarkan kabupaten Badung 2006 silam. Dimana dalam kurun rentang tersebut banyak dampak lingkungan yang dirasa ditimbulkan, sehingga sudah selayaknya amdal itu dievaluasi kembali. Terlebih lagi kewenangan tersebut kini sudah berada di ranah propinsi, bukan di kabupaten Badung lagi. “Kajian dari kabupaten Badung dulu ini tidak serta merta menjadi dasar kajian pemerintah propinsi saat ini. Amdal yang dipakai ini adalah amdal lama, jadi harus dilihat dan disesuaikan dengan kondisinya saat ini. Jadi pengambilan pasir sekarang ini harus memakai kajian baru dari propinsi,”terang Anggota DPRD kabupaten Badung dapil Kutsel, Nyoman Mesir, Kamis (12/7).

 

Dipaparkannya, masyarakat haruslah tahu kajian tersebut utamanya masyarakat dipesisir Sawangan dan Kutuh. Sebab hal itu akan berimbas kepada aktifitas nelayan dan masyarakat, serta lingkungan. Selama itu belum jelas, ia meminta pihak terkait untuk menghentikan aktifitas proyek mereka sementara waktu. Apalagi jarak pengambilan pasir itu relatif dekat dengan bibir pantai, yang berimbas langsung bagi kehidupan nelayan. “Tolong perhatikan nasib nelayan yang tidak bisa melaut, karena tempat penambatan kapal mereka ini sudah tinggi dan mereka kesulitan mencari ikan karena penyedotan ini. Saya harap anggota DPR-RI kita bisa segera menindaktlanjutinya dengan bersurat ke kementerian dan  tembuskan ke bupati dan gubernur,”harapnya.

 

Selain itu ia juga meminta pihak terkait untuk melakukan revertmen di sepanjang pantai Sawangan hingga ke pantai Timbis. Hal tersebut untuk mencegah pasir pantai tergerus abrasi dan membuat keindahan pantai menjadi hancur. “Pembangunan revertmen dari sawangan sampai timbis, kita minta tahun 2019 harus terwujud,”desaknya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD kabupaten Badung, Nyoman Karyana. Ia meminta kepada pihak proyek untuk menghentikan sementara aktifitas penyedotan pasir tersebut, sebab situasi di lapangan sudah kisruh. Dimana masyarakat sudah mengeluh, akibat kerusakan alam akibat abrasi yang ditimbulkan. “Nelayan kita ini sudah mengeluh, karena tidak ada sosialisasi dan pemaparan yang jelas akan komitmen proyek. Ini artinya ada kesalahan proses yang terjadi. Tolong semsntara di stop dulu, untuk mencari solusi dan memperhatikan aspirasi nelayan. Sebab ini sangat meresahkan masyarakat,”desaknya.

 

Secara pribadi ia juga mengaku heran, kenapa aktifitas penyedotan pasir tersebut jaraknya relatif terlalu dekat. Dimana hal tersebut  bersentuhan langsung dengan aktifitas nelayan. Untuk itu terlepas dari perizinan yang audah dipenuhi, ia meminta pihak terkait memperhatikan tekhnis di lapangan. “Nelayan ini keberatan atas aktifitas mereka yang dekat, karena ini meganggu aktifitas mereka mencari penghidupan. Jadi tolong ini diperhatikan, jika semua sudah tersosialisasi dengan baik saya rasa mayarakat pasti mengerti. Asal ada tanggungjawab pihak terkait,”pungkasnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!