Desak KPK Tuntaskan Kasus Tanah Batu Ampar, Ngurah Fajar: Rakyat Butuh Keadilan

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- Tokoh masyarakat Buleleng Ngurah Fajar Kurniawan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lamban dalam menuntaskan kasus dugaan kerugian keuangan daerah dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemkab Buleleng atas pelepasan aset daerah milik Pemkab Buleleng berupa tanah seluas 16 ha di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatam Gerokgak, Buleleng, kepada PT Prapat Agung Permai. Kasus
yang menyeret nama bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana ini diduga merugikan keuangan daerah Rp24 miliar.

Menurut dia, penanganan kasus tersebut oleh KPK hanya panas-panas tahi ayam, dan cenderung mengabaikan keadilan yang diimpikan masyarakat Buleleng. Pasalnya, KPK sempat turun ke Buleleng untuk mengumpulkan data dan meminta klarifikasi sejumlah Pejabat Pemkab Buleleng. Langkah KPK ini menindaklanjuti laporan Ketua LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng Gede Suardana pada Februari lalu.

Namun hingga kini penangan kasus tersebut masih jalan di tempat, padahal bukti-bukti yang disodorkan ke KPK cukup kuat. Bahkan pada September lalu, Gede Suardana kembali mendatangi KPK untuk menyerahkan data tambahan. Di KPK dia juga meminta kejelasan penanganan kasus tersebut. Jawaban KPK bahwa pihaknya masih mengumpulkan data.

Fajar mengatakan, masyarakat sangat menantikan langkah KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Masyarakat kata dia, sudah banyak berkorban dalam perjuangan mendorong penegak hukum termasuk KPK untuk menuntaskan kasus tersebut. Pelapor misalnya, harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai keberangakatannya ke KPK.

“Rakyat haus keadilan. Rakyat butuh kepastian hukum dalam penanganan kasus Tanah Batu Ampar. Bahkan rela membiayai sendiri datang berkali-kali ke KPK, termasuk demo di Kantor KPK. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan penanganan kasus tersebut. Sikap KPK ini justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” kata Fajar belum lama ini. Ia menegaskan, masyarakat menuntut KPK bekerja secara transparan dalam menangani kasus tersebut.

Pelapor, Gede Suardana, juga menyayangkan penanganan kasus tersebut yang masih jalan di tempat, padahal bukti-bukti sudah diserahkan ke kPK. Diketahui, kasus ini telah bergulir cukup lama. Setelah laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Buleleng dan Kejati Bali tidak berjalan, ia pun melaporkannya ke KPK pada Februari lalu. Pada 14 September lalu ia kembali mendatangi KPK untuk menyerahkan data tambahan.

Ia sangat berharap KPK bisa menuntaskan kasus tersebut. “Jangan sampai berlarut larut. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” ujar Suardana.

Untuk diketahui, pada 16 Februari lalu, Gede Suardana melaporkan dugaan kerugiaan keuangan daerah, dan penyalagunaan wewenang serta penyalagunaan aturan tata kelola aset daerah oleh Pemkab Buleleng atas aset tanah Batu Ampar.

Dalam laporannya, ia menyebutkan Pemkab Buleleng menyerahkan aset daerah (tanah Batu Ampar) tanpa persetujuan DPRD
Buleleng melaui Perda, dan tanpa MoU sebagai dasar kerjasana dengan PT Prapat Agung Permai, sebagaimana diatur dalam Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Tata Kelola Aset Daerah.

“Dalam kerjasama itu Pemkab Buleleng tak mampu menunjukkan MoU itu. Tapi Pemkab Buleleng cuma menunjuklan retribusi. Penyerahan aset tanpa MoU dan Perda, itu jelas melanggar Permendagri maupun aturan lainnya terkait tata kelola aset,” katanya.

“Apalagi IMB yang dikeluarkan bukan atas nama Pemda tapi atas nama pihak ketiga. Itu menyalahi Permendagri. Penyerahan aset daerah itu harusnya diikuti oleh MoU dan persetujuan DPRD melalui Perda, tapi itu tidak ada,” lanjut Suardana.

Menurut dia, akibat pelepasan aset daerah yang menyalahi aturan itu, maka selama tiga tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, ia memperkirakan daerah dirugikan sebesar Rp24 miliar. Adapun tanah Batu Ampar tersebut, kata dia, sudah didaftarkan sebagai aset daerah pada tahun 2013.

Sementara Sekretaris Daerah Buleleng Dewa Ketut Puspaka, sebagaimana diberitakan pada April lalu, membantah ada kerugian daerah dalam kerjasama dengan PT Prapat Agung Permai, khususnya penerbitan HGB tahun 1991, maupun pemberian izin usaha resort di kawasan Batu Ampar.

Sebaliknya, kata dia, Pemkab Buleleng mendapatkan pemasukan kas daerah dalam proses kerjasama itu. Dalam proses penerbitan HGB, Pemkab Buleleng disebutnya mendapat pemasukan sebesar Rp 950 juta dan telah tercatat dalam APBD 1991-1992. Sementara untuk penerbitan IMB resort pada tahun 2015, pemkab Buleleng mendapat pemasukan sekitar Rp800 juta.

Terkait kedatangan tim KPK ke Buleleng, ia mengakuinya. Kedatangan tim KPK tersebut untuk klarifikasi dan meminta sejumlah dokumen yang terkait perjanjian antara Pemkab Buleleng dengan PT. Prapat Agung Permai terkait pemanfaatan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Batu Ampar.

Ada tujuh dokumen yang diklarifikasikan kepada KPK. Namun, Pemkab Buleleng tak bisa menunjukkan MoU kerjasama antara Pemkab Buleleng dengan PT Prapat Agung Permai yang dilakukan pada tahun 1991 tersebut. Dokumen itu disebutkan hilang karena terjadi kebakaran tahun 1999. Pihaknya masih terus mencari dokumen MoU tersebut. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!