Desa Adat dan Bakar Ban

posbali.id

Made Nariana

DEMO,  desa adat, dan bakar ban di jalanan menjadi topik utama nasional belakangan ini. Mengapa? Peristiwa traumatik pernah terjadi 16-17 tahun yang lalu, di mana massa tanpa kendali menebang kayu dan membakar-bakar ban di jalanan, menyebabkan pariwisata Bali ambruk.

Turis langsung anjlok. Masyarakat Bali kelimpunggan, apalagi saat itu terjadi krisis moneter internasional. Bedanya, di waktu lalu dilakukan massa yang kecewa karena Bu Megawati tidak dipilih sebagai Presiden, padahal PDIP memenangkan pemilu. Saat itu Presiden ditentukan anggota MPR-RI pimpinan Amien Rais.

Kini pemicunya soal lain. Persoalan reklamasi yang masih debateble. Artinya masih ada yang kontra dan pro. Celakanya, sejumlah desa adat sepertinya di bawah kendali LSM ForBali. Mengapa saya mengatakan di bawah kendali, ketika tokoh ForBali Wayan “Gendo” Suardana dilaporkan Pospera karena melakukan pelecehan di media sosial, banyak Bendesa Adat pasang badan. Sampai ada yang bilang: “Gendo adalah saya…. saya adalah Gendo”.

Di satu sisi ingin menyelesaikan masalah lingkungan, di sisi lain “buta” dengan lingkungan yang lain. Dalam demo seenaknya mencaci-maki mereka yang “pro-reklamasi”, sementara di sisi lain merasakan didiskriminalisasi, setelah dilaporkan Pospera Bali ke polisi karena persoalan lain.

Ketua Garda Tipikor Bali Mangku Pande Rata mengatakan, desa adat di Bali memiliki awig-awig yang otonom. Setiap desa adat memiliki awig-awig (aturan adat) yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi (dresta) desa yang bersangkutan. Tidak boleh satu desa adat atau sejumlah desa adat mengatasnamakan desa adat se-Bali, yang jumlahnya lebih dari 1.600.

Semua lembaga adat itu otonom. Jangan gebyah uyah mengatasnamakan mereka semuanya. Sebab, belum tentu mereka sepaham dengan apa yang dilakukan sejumlah desa adat dengan demo-demonya itu.

“Gendo boleh sukses mengajak (kalau tidak boleh dikatakan memprovokasi) desa adat tertentu untuk melakukan demo-demo antireklamasi. Namun ia (Gendo) sendiri tidak (belum) didukung desa adatnya sendiri di Ubud untuk hal yang sama,” kata Pande Rata yang juga asal Gianyar itu.

Saya ingin mengatakan, desa adat mengemban tugas suci menjaga adat, budaya dan agama Hindu. Ia mengemong lingkungn adat supaya daerahnya jangan terancam dengan masalah negatif yang dapat mengikis budaya Bali.

Dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Bali harus tunduk dengan hukum nasional. Reklamasi adalah proyek nasional. Ada aturan-aturan yang menentukan proyek itu boleh atau tidak boleh, dilanjutkan atau ditutup. Salah satunya adalah Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).

Sebaiknya ditunggu, apakah Amdal-nya akan disahkan atau tidak? Hal itu bukan urusan desa adat. Kalau ada LSM yang menolak, sebaiknya berurusan dengan pihak terkait. Tentu tidak benar dengan hura-hura di Bali sampai membakar-bakar ban di jalanan yang merusak lingkungan di mana rakyatnya belum tentu semuanya menolak reklamasi.

Polisi harus tegas. Dampak reklamasi (yang belum berjalan) juga belum pasti membawa akibat negatif. Tetapi bakar-bakar ban jelas merusak lingkungan. Paling tidak polusi dan memberi kesan yang buruk. Mana ada pejuang lingkungan malah merusak lingkungan sendiri dengan asap yang menyesakkan dari segi fisik dan non-fisik? Bahkan Nyoman Santun dalam akun FB mengatakan, “ini baru peringatan dini”. Saya mengingatkan, kata-kata tersebut sebuah “peringatan”  buat aparat keamanan, sehingga tidak sampai kecolongan.

Satu hal yang tidak sedap, saya melihat dalam foto di media sosial, sejumlah pendemo minum bir dan tuak sebelum dan setelah demo. Apakah ini teladan yang patut ditiru? Pihak keamanan harus tegas! Jangan seperti pemadam kebakaran, sibuk setelah kebakaran terjadi. Banyak pihak menyesalkan peristiwa tersebut, sebab media sosial memberitakan secara global.

Tidak setuju dengan sebuah ide, gagasan, dan proyek boleh-boleh saja. Kita negara demokrasi. Apakah harus dengan kekerasan dan anarkis sehingga menganggu pihak lain yang lebih besar?

Saya mengimbau desa adat eling kembali. Tugas desa adat menjaga wilayah masing-masing supaya krama adat tekun menjalankan budaya, adat dan tatanan beragama dengan baik, sehingga masyarakat aman, damai dan sejahtera. Kalau desa adat sama seperti LSM, mau di bawa ke mana Bali kita ini? Apalagi konon banyak LSM abal-abal tidak terdaftar sesuai aturan hukum. ***

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Satu tanggapan untuk “Desa Adat dan Bakar Ban

  • 11/11/2018 pada 12:16 PM
    Permalink

    Sanchez has not scored a goal with Ozil on the pitch since October 1, and the Gunners’ win percentage with their two stars playing together is worryingly far lower than when one is absent. Arsenal pair Alexis Sanchez and Mesut Ozil are Arsene Wenger’s biggest transfers… but why can’t they play well together?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!