Deklarasi Tolak Money Politic dan Politisasi SARA, Para Calon Kompak tak Hadir

posbali.id

LOBAR, POS BALI.ID– Setelah pencabutan atau pengundian nomor urut digelar KPU Lobar sehari sebelumnya, Rabu (14/2), giliran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang menggelar kegiatan yang bertajuk Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA pada Pilkada Lobar tahun 2018. Sayangnya, dalam kegiatan yang sangat menarik itu, tak satu pun pasangan calon peserta Pilkada yang hadir.

Deklarasi menolak adanya politik uang atau money politic dan politisasi SARA diawali dengan pembacaan surat pernyataan yang dilakukan perwakilan partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta juga dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Usai pembacaan pernyataan itu, dilanjutkan dengan pembubuhan tandatangan pada spanduk sebagai bentuk dukungan kegiatan tersebut.

 

Foto 2 : Pertunjukan Gendang Beleq di Kantor Panwaslu Lobar.

 

Tak berhenti sampai disitu, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan long march dari Kantor Panwaslu Lobar di Dasan Geres menuju Bundaran Giri Menang Square. Loang march itu dilakukan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat sambil membawa sebuah spanduk yang bertuliskan “Tolak Politik Uang, Catat Uangnya, Laporkan Orangnya”. Selain itu, acara tersebut juga diramaikan dengan acara hiburan yakni pementasan kesenian gendang beleq.

Ketua Panwaslu Lobar Lalu Arjuna Surya Nursiwan yang dikonfirmasi disela-sela kegiatan itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota dan Propinsi yang menggelar Pilkada serentak di Indonesia. “Memang acara ini berlangsung di seluruh Indonesia. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan Pilkada 2018 yang berintegritas,” tegasnya.

Efektifkan kegiatan semacam itu dilakukan ? Arjuna mengatakan, pihaknya tentu berharap agar kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh seluruh pasangan calon peserta pilkada. Menurutnya, kegiatan tersebut baru dilakukan, artinya paling tidak pihak Panwaslu Lobar melakukan sosialisasi terkait antisipasi politisasi SARA dan money politic. “Efektif tidaknya itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan. Artinya terhadap regulasi-regulasi yang ada kita harus lakukan sosialisasi ke masyarakat,” jelasnya.

Kembali ditegaskan, dilaksanakan atau tidak himbauan yang diberikan oleh Panwaslu diserahkan sepenuhnya ke para Pasangan Calon. “Ingat, sanksinya sangat berat, itu yang saya sampaikan dipleno KPU, ada sanksi minimal dan sanksi maksimal. Harus diperhatikan, polisi atau pengadilan tidak serta merta melakukan aatau memberikan hukuman berapa bulan, itu ada ketentuan minimal,” paparnya lagi.

Dikonfirmasi terkait ketidakhadiran seluruh pasangan calon peserta Pilkada Lobar, Ketua Panwaslu Lobar itu menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan undangan ke pihak calon maupun perwakilan partai politik. Akan tetapi, tak satu pun dari ke tiga pasang calon itu menghadiri undangan Panwaslu Lobar. “Kami sudah undang pihak calon dan perwakilan parpol, akan tetapi mungkin karena kesibukan atau yang lain sehingga mereka tidak dapat hadir. Kami tidak mengetahuinya,” pungkasnya kemudian. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *