Catatan Dari Kunjungan Dinas PMPTSP Gianyar ke Sleman

posbali.id

Keluarga Miskin Dapat Dispensasi Pelayanan Pengurusan IMB

 

Kadek Adiputra Wirawan

UNTUK mengetahui inovasi pelayanan perizinan yang dilakukan Pemkab Sleman, Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Gianyar melakukan kunjungan ke Pemkab Sleman beberapa waktu lalu.

Kasi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Agus Puguh Santoso mengatakan Pemkab Sleman saat ini memang tengah melaksanakan inovasi pelayanan perizinan yaitu dispensasi pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi keluarga miskin. Hal ini berdasarkan Perbup Sleman No 11 Tahun 2016.

Sejumlah syarat IMB dispensasi pelayanan perizinan bagi keluarga miskin seperti memiliki rumah tinggal tunggal dan tidak bertingkat, lokasi tidak berada di sempadan sungai, kepemilikan tanah bangunan tidak dalam sengketa. “Sebenarnya ada delapan poin penting dalam inovasi ini, namun yang paling utama ya tiga ini,” jelasnya.

Kepala Dinas PMPTSP Gianyar, I Ketut Mudana mengaku tertarik dengan inovasi pelayanan IMB bagi keluarga miskin ini. Pihaknya akan mengusulkan hal ini kepada Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata. “Bila Bapak Bupati berkenan nanti KK miskin akan kami subsidi dari APBD dalam mengurus IMB, tentunya disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Dikatakan, lebih spesifi k kebijakan ini akan ditujukan bagi KK miskin yang mau berusaha. Selain itu, pihaknya juga akan mengusulakan agar para petani yang mau mempertahankan lahannya akan diberikan subsidi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). “Inovasi ini untuk masyarakat yang mau menjaga kawasan pertaniannya agar tidak dijual khususnya di daerah wisata,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengendalian dalam peluasan investasi. Hal ini akan dilakukan dengan pengawasan investasi di kawasan suci dan daerah resapan air. “Pemkab Sleman mengarahkan pengendaliannya ke daerah rawan bencana, kalau kita mengarah ke daerah peresapan air dan kawasan suci,” ungkapnya.

Dipilih daerah resapan air karena mempertimbangkan pengendalian debit air yang dikahawatirkan kian menurun. Jadi pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra ketat salah satunya di kawasan Tampaksiring. “Seperti di Subak Pulagan sudah dipastikan harus bebas dari bentuk pembangunan,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!