Bupati Badung Tolak Batas Ketinggian Bangunan Direvisi

posbali.id
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta menerima Jajaran DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Bupati, Selasa (29/1) Puspem Badung.

MANGUPURA, POS BALI – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta secara tegas menolak usulan untuk merevisi batas ketinggian bangunan sebagaimana yang termuat dalam Perda Nomer 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali. Penolakan itu disampaikan Bupati asala desa pelaga petang ini saat menerima kunjungan kerja Pansus RTRW, di Puspem Badung, Selasa (29/1).

Sebelumnya, kunjungan pansus yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, dan Ketua Pansus Wayan Kariyasa Adnyana menyampaikan muncul usulan agar merevisi batas ketinggian, melebihi ketentuan yang diatur saat ini yaitu maksimal 15 meter. “Di Klungkung misalnya diusulkan kenaikan bangunan bisa dua kali lipat dari aturan sekarang. Ditempat-tempat tertentu seperti bangunan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan bangunannya juga dapat dinaikan,” kata Ketua Pansus Kariyasa.

Hal senada juga disampikan oleh Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama. Dia berpendapat usulan perubahan batas maksimal ketinggian bangunan masih perlu dibicarakan. “Untuk bangunan-bangunan tertentu, seperti rumah sakit Sanglah, kalau kita larang membangun lantai lebih atau parkir dilantai lima, pasiennya bisa mati di jalan karena ambulan tidak masuk, lantaran jalanan macet,” katanya. Nah, untuk fasiltas umum, fasilitas publik, fasilitas pendidikan, perkantoran, akan dicarikan rumusan, sehingga bisa mengadopsi kepentingan kekinian.

Setelah mendengar penyampaian pansus, Bupati Giri Prasta mengakatakan tak sependapat dengan hal itu. “Kalau kita paksakan naik (melebihi batas ketinggian sama artinya kita melakukan pengingkaran terhadap warisan,” katanya. Warisan yang dimaksud adalah Bhisama PHDI yang menegaskan batas ketinggian bangunan maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter.

Terkait pengembangan RS Sanglah yang dijadikan alasan, menurut Bupati Giri Prasta bisa ditanggulangi dengan tiap kabupaten membangun rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Sehingga pasien dapat tertangani di Kabupaten, kecuali pasien yang kondisinya sangat darurat.

Ditambahkannya, hanya hotel Inna Grand Bali Beach Sanur ketinggiannya melebihi aturan, karena dibangun sebelum Perda disusun. Melebihi batas maksimal ketinggian lanjut Bupati Giri Prasta, bisa diberikan dispensasi untuk kebutuhan darurat negara. “Kalau misalnya dibutuhkan oleh negara, untuk keadaan darurat silahkan. Itu akan diberikan pengecualian,” tegasnya. 020

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!