BNPB : Gempa Lombok Itu Bencana Propinsi

posbali.id

LOBAR, POSBALI.ID – Desakan dan tuntutan untuk menjadikan bencana gempa bumi Pulau Lombok untuk ditingkatkan statusnya sebagai Bencana Nasional terus disuarakan berbagai pihak. Namun sayang, pemerintah pusat masih tak bergeming dan menyatakan bahwa gempa yang terjadi di Pulau Lombok itu adalah bencana skala Propinsi.

 

Menyikapi tuntutan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Sutopo Purwonugroho melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (10/8) memastikan bahwa untuk penanganan darurat bencana gempa di Pulau Lombok sudah dilakukan secara optimal, terutama dengan inisiatif Pemerintah Daerah. “Kita lihat gempa Lombok ini skala dan statusnya adalah bencana provinsi. Karena terjadi di beberapa kabupaten,” terangnya.

 

Sutopo memastikan bahwa Pemda, baik Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi tidak lumpuh total. Pemda, kata dia, masih menjalankan fungsinya, tidak lumpuh karena aparaturnya pun masih ada. Bagi dia, status bencana nasional harus dengan pertimbangan yang matang. Untuk diketahui, penetapan status ini pun membutuhkan regulasi yang panjang. “Tidak bencana nasional pun, sekarang Pemerintah Pusat  mendampingi dan memenuhi kebutuhan Pemda,” terang Sutopo lagi.

 

Bagi BNPB, dengan status bencana daerah pun sumber daya nasional akan tetap mendukung upaya penanganan darurat bencana yang terjadi di daerah. “Pemda ditegakkan agar tangguh,” tegas Sutopo.

 

Dikonfirmasi terkait kemampuan fiskal daerah yang kecil, Sutopo memastikan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan tinggal diam, baik saat tanggap darurat sampai nanti pasca bencana. “Pemerintah Pusat akan terus mendampingi penanganan dampak gempa hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nanti. Bahkan seringkali dana dari Pusat lebih dari 95 persen untuk penanganan gempa. Jadi tidak perlu dipolemikkan,” pungkas Sutopo.

 

Sebelumnya, Ketua Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Lobar H. Sulhan Muchlis Ibrahim menegaskan bahwa peningkatan status bencana gempa bumi Lombok menjadi bencana nasional sangat terbuka sesuai dengan UU. No. 24/2007. Dia lantas membandingkan bencana di Pulau Lombok mirip dengan bencana-bencana yang ada di daerah lain. Bagi dia, bila status tersebut ada, maka Pemerintah Pusat bisa mengintervensi dalam penanganan bencana. “Jaminan persediaan bantuan sejak masa tanggap darurat peralihan, sampai rekonstruksi bisa disiapkan melalui APBN,” ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Secara terpisah, Lukmanul Hakim salah seorang unsur BNPB yang ada di Lobar menceritakan kondisi umum anggaran di semua daerah yang pernah tertimpa bencana di mana ia dan timnya ditugaskan. “APBD mereka juga kecil. Tinggal nanti soal proporsi kewenangan anggaran saja, mana dari APBD Kabupaten, mana dari APBD provinsi, mana dari APBN,” katanya.

 

Dia juga kembali memastikan bahwa Pemerintah Pusat tidak mungkin tinggal diam saat ada bencana di daerah. Dia lantas menunjuk kehadiran dirinya bersama tim adalah dari unsur pusat sebagai bentuk atensi pusat kepada daerah yang terkena bencana. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!