BK DPRD Dukung Kewajiban Isi LHKPN ke Anggota Dewan

posbali.id

MATARAM, POS BALI ONLINE – Badan Kehormatan (BK) DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung langkah Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah yang telah menyuruti pimpinan fraksi di DPRD NTB agar segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (4/8).

Sebab, pengisian LHKPN tersebut merupakan salah satu kewajiban mutlak para penyelenggara pemerintah daerah, termasuk anggota DPRD. “Kami di BK mendukung surat sekretariat DPRD yang ditanda tangani Ibu Ketua, terkait kepatuhan terhadap kewajiban mengisi LHKPN tersebut,” ungkap Ketua BK DPRD NTB, Ir. H. Busrah Hasan menjawab wartawan, Jumat (5/8).

Menurutnya, tertunda pengisian LHKPN selama ini dipicu adanya kesulitan mengisi sejumlah form yang tertera dalam LHKPN tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan oleh pihak Sekretariat DPRD untuk mengisi form-form yang harus dilengkapi tersebut.

“Saya sendiri memang belum mengisi LHKPN saat menjadi anggota DPRD periode kali ini. Tapi, saat menjadi calon bupati KSB, memang saya sempat mengisi LHKPN. Dimana, pengisiannya dibimbing langsung oleh KPK saat di kantor mereka di Jakarta,” kata Busrah Hasan.

Untuk itu, politisi Golkar itu berencana akan berkonsultasi ke gedung KPK di Jakarta untuk membantunya mengisi LHKPN tersebut. Sebab, ada target yang telah ditetapkan KPK, yakni akhir Agustus ini, semua anggota DPRD di Indonesia sudah mengisi LHKPN tersebut.

“Insya Allah, saat kunjungan kerja ke Jakarta, saya akan sempatkan bertandang ke kantor KPK untuk membantu pengisian LHKPN itu,” ujar Busrah Hasan.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi MH menegaskan, instruksi KPK agar pimpinan dan anggota DPRD wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merujuk amanat UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, juga diatur dalam Undangundang lainnya yakni, UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan KPK Nomor KEP.07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.

Menurut Mahdi, para anggota DPRD sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah masuk katagori penyelenggara pemerintah daerah. Sehingga, harus patuh terhadap kewajiban mengisi LHKPN tersebut.

“Memang PP menyangkut penyelenggara pemerintah daerah masih belum turun. Tapi, menurut keterangan Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang semua sudah jelas, jika LHKPN, memang kewajiban sebagai penyelenggara negara. Untuk anggota dewan wajib lapor pada awal, pertengahan dan akhir jadi anggota dewan,” tegasnya.

Mahdi membenarkan jika pihaknya tidak bisa terlalu jauh mengintervensi para anggota DPRD agar seluruhnya mengisi LHPKN dalam waktu dekat ini. Itu terlihat, belum ada satupun para anggota DPRD NTB yang menyerahkan bukti pengiriman LHKPN mereka sebelumnya.

“Tapi, minimal adanya surat yang kita layangkan, ada perhatian para anggota DPRD untuk mulai peduli dan melaporkan harta-harta yang mereka miliki. Saya saja, sudah empat kali mengisi LHKPN itu,” ujar Mahdi. 031

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!