Birokrasi Partai Politik

Made Nariana

DALAM menentukan siapa menjadi pemimpin di daerah Provinsi atau Kabupaten, nampaknya pusat (Jakarta) terlalu menentukan. Syukur kalau mereka menentukan dengan jujur, adil dan terbuka. Tetapi sering ditentukan dengan prinsip suka-tidak suka, seenaknya… yang penting kelompok sendiri, atau yang parah sering ditentukan berdasarkan ‘mahar politik” alias didasarkan atas besarnya duit atau dengan cara membayar! Ini yang payah!

Menjelang pilgub Bali Juni 2018 tahun depan, semua parpol di Bali sesumbar memiliki kader terbaik di partai masing-masing. PDIP menjagokan Wayan Koster (KBS), Partai Golkar menjagokan Ketut Sudikerta (SGB), NasDem menjagokan Rai Mantra (RM), Partai Demokrat dan Gerindra juga ingin menjagokan kader sendiri. Konon gerindra bilang, di partainya ada IB Sukartha dan Rai Yusha. Bagus. Ini artinya, banyak pemimpin Bali yang pantas menjadi gubernur.

Sayangnya, di balik pimpinan parpol mengaku, ia punya jago sendiri, setelah ditanya siapa figur yang akan ditetapkan, mereka jawab: “Masih digodok di pusat. Pimpinan kami sedang mengkaji. Jakarta sedang memilih, mana yang terbaik … dan seterusnya,”.

Lha, memangnya untuk pemimpin Bali, Jakarta lebih tahu dari rakyat dan pemimpin di daerah?

Inilah, yang saya ingin katakan bahwa birokrasi partai politik, ditentukan pusat. Elit Jakarta (pusat) terlalu mencampuri daerah.

Mendingan pusat akan menanggung segalanya dalam proses pemilihan. Nyatanya selama ini, pusat hanya membantu dengan selembar kertas rekomendasi, selebihnya milyaran rupiah dana yang diperlukan untuk merebut satu kursi gubernur harus ditanggung sendiri. Setiap pejabat partai pusat datang ke daerah harus ditanggung daerah dengan segala tetek bengeknya.

Birokrasi parpol seharusnya diperbaiki. Membangun partai modern, adalah membangun partai secara mandiri. Setiap daerah wajib tunduk kepada pusatnya, sebaliknya pusat juga wajib mengikuti aspirasi daerah. Siapa pun diajukan daerah, semestinya pusat memberikan restu atas dasar logika dan dengan nalar politik yang jujur. Paling tidak hasil survey yang jujur dapat dipakai acuan. Kuncinya survey dilakukan professional, dengan menghindari survey abal-abal dan survey pesanan/bayaran untuk kepentingan sepihak.

Masyarakat daerah, rasanya akan lebih tahu mana calon pemimpin yang patut mereka menangkan atas dasar track record sang calon itu. Pemimpin parpol di Jakarta harus memahami persoalan itu, sehingga tidak salah pilih, salah menetapkan, dan salah memberikan selembar rekomendasi. Kecuali sengaja memberikan rekomendasi atas dasar siapa bayar besar… ia lah yang kuat. Rumusnya; membela yang bayar!

Kekuasaan, memang mahal. Tetapi hak dan kewajiban antara pusat dan daerah dalam menentukan pemimpin daerah, jangan semata-mata diukur melalui besar-kecilnya materi. Akan lebih afdol, jika dinilai sebesar apa pengabdian mereka terhadap partai, bagaimana kemampuan manajerial calon itu dalam memimpin baik di internal partai maupun di masyarakat, dan sejauh mana hasil kerjanya selama ini untuk membesarkan partai.

Kenapa perlu yang terukur seperti itu, tiada lain banyak pemimpin karbitan yang tiba-tiba muncul numpang lewat. Banyak pemimpin tiba-tiba merasa berhak karena ada kesempatan. Juga ada calon pemimpin ambisius sekadar supaya tetap berkuasa.

Kalau birokrasi parpol masih seperti sekarang, di mana pusat menentukan segalanya, harus lebih berhati-hati. Salah dalam mengambil keputusan, bisa-bisa calon yang direkomendasi akan ditinggal rakyat pemilih. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *