Bila Pendidikan Agama di Sekolah Dihapus

posbali.id

I Nyoman Agus Sudipta

KEBIJAKAN baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghapus pendidikan agama di sekolah dan menggantinya dengan pendidikan di Madrasah Diniyah, Masjid, Pura atau Gereja (POS BALI, 14 Juni 2017).

Kebijakan tersebut sesungguhnya menuai protes keras. Bahkan penghapusan pelajaran agama tidak sejalan dengan revolusi mental, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Made Suweta, M,Si (POS BALI, 15 Juni 2017). Kebijakan tersebut terkesan tanpa kajian yang matang. Perlu diingat bahwa sistem pembelajaran agama, fasilitas dan sarana pendukung setiap agama berbeda. Sebagai contoh agama Islam yang sistem pembelajarannya sudah bagus terutama dengan adanya Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, fasilitas pendukung maupun tenaga pendidiknya sudah memadai, pastinya kebijakan ini bisa dijalankan.

Bagaimana dengan agama yang lainnya, apakah pendidikan keagamaan informal dan nonformal, fasilitas dan tenaga pendidiknya sudah mendukung dengan baik? Bila hanya satu agama saja yang dijadikan dasar rujukan, kajian dan kesiapan, maka bagaimana dengan agama yang lainnya? Bahkan isu agama saat ini masih sangat sensitif, jangan sampai kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipandang diskriminatif.

Sesungguhnya yang perlu dikaji kembali adalah kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan agama. Terutama disini adalah kurikulum 2013 yang terkesan prematur dan dipaksakan. Bahkan dibeberapa sekolah terutama tingkat SMP banyak yang belum mendapatkan buku pembelajaran dalam bentuk hard-copy. Buku yang diberikan hanya dalam bentuk soft-copy bahkan menjadi kendala bagi guru dan siswa yang tidak memiliki fasilitas pendukung. Seperti terbatasnya komputer ataupun laptop di setiap sekolah untuk membuka fi le tersebut.

Kendala dan permasalahan ini sesungguhnya perlu diatasi dan dicarikan solusi terlebih dahulu, sehingga betul-betul terjadi pemerataan dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh saja dalam pelajaran agama Hindu dari tingkat SD, SMP sampai tingkat SMA/SMK, materi yang diajarkan lebih banyak bersifat hafalan dan juga tingkat kesukarannya tinggi. Semestinya ini dulu dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan umat maupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai pendidikan dijadikan lahan proyek, mengingat anggaran pendidikan setiap tahun meningkat. Kurikulum diganti tanpa dikaji, buku-buku pembelajaran diganti, agar ada proyek pengadaan buku.

Jangan jadikan anak bangsa ini sebagai kelinci percobaan dan juga guru sebagai objek penderita. Belum selesai buku dipergunakan dan dibahas, sudah datang buku baru dengan materi atau topik yang berbeda. Kapan guru mampu mempersiapkan diri untuk menyusun strategi, pendekatan, model dan metode pembelajaran serta pemahaman terhadap materi yang diajarkan, bila setiap tahun buku diganti, muncul kebijakan baru, administrasi semakin banyak dengan berbagai tuntutan pemenuhan.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan diperlukan sebuah kebijakan yang mampu dijadikan landasan dan pedoman. Maka dari itu munculnya pernyataan Menteri Pendidikan tentang penghapusan pendidikan agama sesungguhnya menimbulkan keresahan. Bahkan adanya ralat tentang berita tersebut dengan merubah sistem pembelajaran agama yang sudah biasa dilakukan di sekolah semestinya direncanakan dengan baik. Artinya pemerintah dapat menyusun dan mempersiapkan sebuah pedoman yang baik, terukur dan terencana dengan matang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bila hal ini yang terjadi, maka kebijakan yang dibuat menjadi sebuah tirani yang menimbulkan kemerosotan dalam dunia pendidikan. Bayangkan bila pendidikan agama dihapus atau dilakukan penerapan sebuah sistem yang berbeda, apakah sekolah dan setiap agama yang ada sudah siap dan mampu menerapkannya? Apalagi pendidikan agama diharapkan dilakukan di tempat suci masingmasing, apakah peraturan memasuki tempat suci setiap agama sama. Sebagai contoh, dalam agama Hindu ada beberapa larangan yang mesti ditaati saat memasuki Pura.

Dalam Keputusan seminar PHDI ke-IV tentang Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu tanggal 17 s/d 20 April 1978, disebutkan bahwa larangan masuk ke Pura seperti berikut: 1) Dalam keadaan datang bulan (wanita), baru melahirkan atau aborsi yang belum selesai masa cuntaka/sebel; 2) Berhalangan karena kematian atau cuntaka karena sebab lain; 3) Tidak mentaati ketentuan masuk Pura; 4) Menderita cacat fi sik yang permanen; 5) Berpakaian tidak sopan atau menonjolkan bentuk tubuh/aurat; 6) Bercumbu, berkelahi, bertengkar, berkata kasar/memaki, bergosip, menyusui bayi, meludah, buang air, mencoratcoret pelinggih-pelinggih; 7) Yang tidak mempunyai kepentingan bersembahyang atau yang berkaitan dengan acara/upacara di Pura.

Mencermati hal tersebut, maka kebijakan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerapan pendidikan agama di Pura sulit untuk dilakukan. Walaupun dalam Pura itu terbagi dalam tiga Mandala yaitu jaba sisi, jaba tengah dan jeroan serta peruntukan kegiatannya bisa diatur, tetapi praktik keagamaan tidak mesti di Pura. Maka dari itu disinilah perlu adanya lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal maupun nonformal dalam wadah pasraman.

Tetapi dalam kenyataan pasraman yang ada masih sangat minim, apalagi pasraman formal yang sudah negeri masih dapat dihitung dengan jari. Mungkin ini tantangan untuk umat Hindu agar mampu mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan dalam bentuk pasraman yang sudah negeri, sehingga kebijakan tentang pendidikan agama dalam terealisasi.

Penulis adalah guru SMK Negeri 1 Abang Karangasem.

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!