BI diminta lakukan koordinasi dengan Pemda, bentuk tim penegakan MC liar

MANGUPURA, POS BALI – Pihak Bank Indonesia (BI) diminta untuk bisa bersurat atau mengadakan audensi kepada Pemerintah Daerah Badung, untuk bisa segera membentuk tim penertiban Money Changer (MC) liar. Pasalnya selama ini keberadaan Money Changer (MC) liar yang tidak berizin dan tergabung dalam organisasi MC diminta dirasa sangatlah merugikan adanya. Bahkan hal tersebut diakui merupakan momok bagi pariwisata, karena cenderung memiliki image negatif. “Ini sudah sangat meresahkan, pelaku money changer liar kerap kali menipu. Masalhnya bukan pada besar kecilnya, tapi tamu tidak suka dibohongi. Ini sangat mempengaruhi citra pariwisata Bali. Jika citra sudah tidak bagus berarti kunjungan wisatawan tentu akan berpengaruh pula,”terang Penasehat Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) propinsi Bali Made Sudarsa ‘Dator’ dihubungu belum lama ini.

 

Pembentukan tim penertiban money changer liar dinilai adalah suatu hal yang tidak bisa ditolerir adanya, mengingat banyaknya permasalahan yang menyangkut MC. Dimana keberadaan tim tersebut tentu akan sangat bermanfaat melakukan sidak dan penindakan langsung dilapangan, terkait dengan temuan MC liar. Sebab selama ini penindakan yang terjadi sering sekali bermasalah dengan ranah kewenangan, dimana satpol PP tidak punya kewenangan menindak, sedangkan BI tidak punya tenaga penindak lapangan. “Tim terpadu ini terdiri dari BI angota Asosiasi, angota DPR yang membidangi komisi penegakan hukum, pemda daerah, termasuk kepolisian. Tim inilah yang paling bagus. Sekarang kan Pol Pp Badung sudah mendata, sekarang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim,”desaknya.

 

Permasalahan terkait MC liar diakuinya adalah merupakan masalah klasik dan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Sejak ia menjadi ketua asosiasi dari tahun 2008-2012 dan berganti kepemimpinan hingga saat ini, pihaknya mengaku telah mengusulkan terkait penertiban MC liar.  Salah satunya dengan pengusulan adanya Perda pengaturan Money Changer, namun sayangnya sampai saat ini hal tersebut tidak pernah jelas adanya. Pihaknya menilai bisa saja hal tersebut tidak dibuat dengan syarat  hukum terkait MC liat ditegakan dan koordinasi dengan Pemda digencarkan. Apalagi sudah ada peraturan tentang money changer dari BI, tinggal hal tersebut dijalankan melalui Tim Penertib Money Changer liar. “Selama ini penegakan seolah saling lempar karena kewenangan. Sekarang saya rasa Pemda daerah yang mengambil langkah untuk penrgakan aturan, yang penting niat, jangan saling lempar karena masalah kewenangan. Misalnya segala sesuatu usaha yang bersifat komersial pasti berbadan hukum dan memiliki izin. Jika MC itu tidak memiliki izin, tentu pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak. Untuk datanya itu BI yang punya registrasi izinnya dan tinggal diminta. Kita minta langsung ditindak ditutup, tidak usah didata,”paparnya sembari menerangkan ciri dari MC liar itu menerapkan.tarif dengan nilai rate yang ganjil pada angka belakangnya.

 

Diakuinya untuk menunggu terbentuknya Tim Penegakan Money Changer liar tentu memerlukan proses yang cukup lama. Namun dengan adanya niatan dari Pemkab Badung melalui Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum dalam hal penertiban moneychager, pihaknya merasa sangat lega dan memberikan apresiasi kepada pemkab badung melalui satpol PP. Kedepan pihaknya Pol PP tidak hanya melakukan pendataan tapi langsung sidak, sehingga penegakan pelanggaran itu bisa dipertegas. “Langkah semacam ini kita harapkan jangan terskejul, bervariasi tapi rutin, sehingga mereka tidak tahu kapan sidak. Itu akan bagus untuk menjaring moneychanger liar, sebab jika ia tahu jadwal.sidak tentu usaha terkait akan tutup duluan sebelum sidak,”harapnya.

 

Kedepan pihaknya juga mengusulkan agar Satpol PP Badung berkoordinasi dengan desa adat, kelurahan dan LPM, agar hansip dan pecalang bisa ikut dilibatkan dalam sidak secara komperhensif. Kalau hanya mengandalkan Pol PP BKO Kutsel tentu akan terbatas pergerakannya, tapi kalau mengajak desa adat dan kelurahan serta LPM saya yakin sidak ini akan membuahkan hasil yang maksimal. “Kalau di Kutsel yang terbanyak keberadsan mc itu di jalan pratama menuju Tanjung Benoa, tapi selama ini dominan di wilayah Kuta, Legian Seminyak,”imbuhnya. GAY
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *