Beri Jaminan Masa Depan Atlet, DPRD Bali Siapkan Perda Keolahragaan

posbali.id

DENPASAR- DPRD Bali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keolahragaan, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (2/4/2018). Pokok-pokok pikiran Ranperda Inisiatif Dewan itu dibacakan oleh ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta.

Dijelaskan Parta, negara berkewajiban mengatur dan mengembangkan keolahragaan secara nasional. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah, kata dia, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan dan mengorganisasikan keolahragaan serta bertugas membina dan mengembangkan prestasi keolahragaan di Bali, baik dalam mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasinal.

Politikus PDIP yang menjadi salah satu motor utama melahirkan Ranperda itu mengatakan, dengan memperhatikan kondisi obyektif daerah Bali dan makin banyaknya prestasi yang diraih dalam setiap kejuaraan atau event olahraga, maka DPRD Bali mengajukan Ranperda Inisiatif Dewan tentang Keolahragaan.

“Ranperda ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Keolahragaan di Provinsi Bali,” kata Parta.

Sejumlah hal yang mendasari lahirnya Ranperda tersebut, jelas dia, salah satunya karena pengelolaan Keolahragaan di Provinsi Bali selama ini belum dilakukan secara kelembagaan yang tepat terutama secara managemen pengelolaan keolahragaan.

“Karena belum ada perangkat daerah yang secara khusus menanganinya. Misalnya, perangkat daerah yang mengurus managemen pengelolaannya, membuat perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional,” jelasnya.

Ada sejumlah tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Bali perlu memiliki Perda Keolahragaan, di antaranya pertama, sebagai produk hukum, yakni aturan yang mengatur tentang Keolahragaan di Provinsi Bali, seperti di Provinsi lainnya yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan lainnya.

Kedua, terbentuknya Perangkat Daerah tersendiri di Pemerintah Daerah  yang menangani bidang keolahragaan, yang selama ini belum sepenuhnya dibentuk dalam kelembagaan tersendiri, sehingga ke depan bisa lebih komprehensif dalam menangani olahraga.

Ketiga, adanya jaminan pendanaan keolahragaan yang pasti dan berkesinambungan dalam APBD. Keempat, mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien dan akuntabel serta berwawasan industri dan kewirausahaan.

Kelima, menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat (olahraga sebagai lifestyle). 

Keenam, mewujudkan pembinaan olahraga dari hulu ke hilir, dari pembibitan, pembinaan sampai penghargaan dan pemberian jaminan masa depan bagi para atlet. 

Ditegaskan Parta, Penghargaan kepada para atlet, tidak berhenti hanya pada pengalungan bunga. “Para atlet harus dihargai sejak masih jadi bibit, lalu menjadi juara sampai jadi purna atlet,” tegas Parta. 

Pihaknya akan mencantumkan pasal-pasal tentang keterlibatan kalangan swasta dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para atlet, agar dapat memanfaatkan bonusnya menjadi investasi. 

Ketujuh, mengubah paradigma pembangunan, yakni lebih baik menyediakan anggaran untuk pembangunan lapangan dan open space daripada menyediakan biaya untuk menanggulangi kesehatan masyarakat dan gedung-gedung Rumah Sakit. Artinya, semakin banyak lapangan yang dibangun dan open space yang disiapkan, akan semakin sedikit orang masuk rumah sakit.

Terakhir, mendorong Pemerintah Daerah untuk segera meningkatkan sarana prasarana olahraga, agar ke depannyaa bisa menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).(*(

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!