Awas, Panwaslu Lobar ‘Intip’ ASN Yang Ikut Daftarkan Balon Kada ke KPU

posbali.id

LOBAR, POS BALI ONLINE – Tiga bakal pasangan calon resmi mendaftar ke KPU Lobar pada Rabu (10/1) lalu. Saat pendaftaran ke tiga bakal pasangan calon Kepala daerah itu, ada indikasi keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang turut mengantar Balon Kada ke KPU.

 

Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abror yang dikonfirmasi POS BALI, Jumat (12/1) mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu adanya laporan baik itu dari jajarannya di Panwas Kecamatan maupun dari masyarakat. “Ini kami menunggu laporan Panwascam dan juga masyarakat terkait keterlibatan ASN baik saat deklarasi maupun pendaftaran ke KPU,” katanya.

 

Dikonfirmasi mengenai beredarnya foto sejumlah ASN yang mengantarkan bakal calon kepala daerah ke KPU maupun saat deklarasi di media sosial, Abror menegaskan bahwa hal itu bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Hanya saja, foto yang diunggah jelas-jelas memperlihatkan foto wajah dari ASN yang bersangkutan. “Bisa asal jelas fotonya. Kalau ada fotonya nanti kita kaji kebenarannya,” tambahnya.

 

Berbicara soal sanksi jika ada oknum ASN yang terlibat baik saat pendaftaran maupun deklarasi bakal calon kepala daerah, Abror menjelaskan bahwa untuk sementra sebelum penetapan pasangan calon, pihaknya hanya bisa merekomendasikan temuannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Tapi kalau sudah penetapan (Pasangan) calon terbukti mengkampanyekan salah satu Paslon maka (Bisa) dipidanakan,” pungkasnya kemudian.

 

Seperti diketahui, larangan bagi ASN untuk turut dalam politik praktis sudah jelas. Hal itu ditegaskan dalam surat edaran Menpan-RB Nomor : B/2355/M.PANRB/07/2015 yang merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Selain itu, larangan itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. 033

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!