ASN Boleh Hadiri Kampanye, Asalkan…

posbali.id

LOBAR, POSBALI.ID – Kehadiran kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik sejauh ini masih menjadi pro dan kontra. Jelang Pilkada ini, kehadiran ASN sering pula dijadikan objek serangan oleh pesaing politik, termasuk juga jelang Pilkada Lobar. Terkait hal itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lobar menegaskan bahwa ASN boleh menghadiri kampanye pasangan calon pada Pilkada mendatang.

 

Ketua Panwaslu Kabupaten Lobar, Lalu Arjuna Surya Nursiwan kepada sejumlah wartawan, Jumat (9/2) menyampaikan bahwa ASN yang hadir saat kampanye masih bisa ditoleril. Artinya, akan dilihat kapasitas kehadiran ASN yang dimaksud. “Kapasitasnya kita lihat, apakah memakai seragam, atau bahkan sebagai juru bicara. Walaupun dia lepas bajunya dan tapi menjadi Juru Kampanye (Jurkam), itu tetap masuk unsure,” tegasnya.

 

Berbeda ketika ASN tersebut itu hadir dalam kampanye tanpa menggunakan seragam ASN, tidak menggunakan atribut partai dan juga tidak menjadi Jurkam, maka itu diperbolehkan. “Kalau hanya mengikuti visi misi Paslon dan ikut disemua calon, itu boleh. Kalau ikut kampanye dg jadi Jurkam, itu yang tidak boleh. Artinya, boleh ikut asalkan melepas atribut ASN, tidak memakai atribut partai dan tidak menjadi jurkam,” sambungnya.

 

Tak berhenti sampai disitu, Arjuna juga menyampaikan bahwa dalam Surat Edaran Menpan-RB ditegaskan terkait larangan ASN seperti memposting, me-like status di media social atau berfoto bersama. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan, bahwa pejabat tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

 

Dalam kesempatan itu, Lalu Arjuna Surya Nursiwan juga memberi komentar terkait Pejabat di Pemkab Lobar yang dijadikan Tim Evaluasi dan Pemantau Pilkada oleh Bupati setempat. Karena memiliki dasar hukum dalam hal ini Permendagri, maka Panwaslu Lobar menyarankan agar Tim tersebut harus bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). “Tidak masalah menurut kami, selama bekerja sesuai Tupoksi. Kita lihat, mereka harus bersikap adil untuk turun di tiga Paslon. Tidak di satu paslon,” jelasnya seraya berharap agar dibentuknya tim tersebut tidak diarahkan ke salah satu paslon. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *