Anie Asmoro Diadukan ke Pansel KPPAD Bali

posbali.id

DENPASAR, POS BALI- Delapan calon Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali periode 2016–2021 tengah menjalani uji publik sejak 31 Mei -8 Juni mendatang. Panitia seleksi (Pansel) calon KPPAD membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan dan informasi terkait rekam jejak para calon.

Salah satu calon, A.A. Sagung Anie Asmoro, kini berada dalam sorotan publik. Ia dinilai tak layak menjadi komisioner KPPAD Bali, karena latar belakangnya yang banyak berkecimpung di dunia politik. Pengaduan tertulis dilayangkan kepada Pansel oleh Gede Rawan Ardiana. Surat tersebut beredar di kalangan DPRD Bali, yang nanti melakukan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap calon KPPAD Bali pada 10 Juni mendatang. Adapun dalam data yang dipublikasikan Pansel sebelumnya, latar belakang Anie Asmoro sebagai pemerhati anak.

Dalam surat tersebut, Anie Asmoro disebut sebagai anggota partai Golkar dan pernah menjadi pengurus AMPG dan KPPG Partai Golkar. “Salah satu syarat sebagai Calon Komisioner KPPAD Bali adalah non Partisan. Bagi seseorang yang pernah menjadi ketua KPPG Golkar Bali dan Angkatan Muda Partai Golkar indepedensinya sangat diragukan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai komisioner KPPAD Bali. saya juga melampirkan foto dan berita-berita yang telah di muat di media massa,” demikian isi surat Gede Rawan Ardiana.

Laporan masyarakat tersebut menjadi perhatian kalangan dewan. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta, yang mengantongi surat tersebut, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan semua masukan dan informasi yang ada. “Ini menjadi catatan untuk dipertimbangkan saat fit and proper test nanti,” ujar Parta di gedung DPRD Bali, Senin (6/6).

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel Gede Made Swardana sebelumnya mengatakan, masyarakat diharapkan untuk menilai rekam jejak dan kompetensi para calon tersebut. Penilaian masyarakat itu akan menjadi catatan Pansel dan menjadi rekomendasi untuk diserahkan kepada gubernur.

Delapan calon yang akan diserahkan kepada  gubernur tersebut, selanjutkan akan diserahkan kepada DPRD Bali untuk dilakukan fit and proper test. Dewan akan memilih lima orang dan merekomendasikannya kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai komisioner KPPAD Bali. Namun jika dewan mengeliminasi semua calon tersebut, dewan akan merekomendasikan kepada gubernur untuk melakukan seleksi ulang.  010

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!